Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Akses, BNPT Akui Kesulitan Verifikasi WNI Eks-ISIS di Suriah

Kompas.com - 10/03/2020, 14:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengakui pihaknya kesulitan melakukan verifikasi data karena keterbatasan akses untuk menembus wilayah kamp pengungsian WNI terduga eks-ISIS.

"Dari sekian ratus yang teridentifikasi, tapi kita belum tahu posisi di mana. Kita enggak punya akses di sana," ujar Suhardi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Ada Penambahan Data Jumlah WNI eks ISIS

Suhardi mengatakan, selama ini, BNPT mengandalkan kontak dengan Palang Merah Internasional maupun lembaga asing yang mempunyai akses menembus wilayah kamp pengungsian.

Menurut Suhardi, pihaknya telah berusaha melalui Turki maupun Kota Damaskus, Suriah.

Namun, upaya tersebut gagal karena keterbatasan akses.

"Enggak semua negara punya akses ke sana, yang punya akses Turki, Suriah. Kita sudah ke sana, enggak bisa juga masuk, kita sudah sampai ke Turki, sampai ke Damaskus, tapi enggak bisa masuk," katanya.

Baca juga: Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Suhardi menjelaskan, verifikasi dilakukan karena data WNI eks-ISIS yang telah teridentifikasi sifatnya baru sekadar data informasi.

Karena itu, guna memperkuat data identifikasi tersebut, pihaknya pun mencoba melakukan verifikasi.

"Betul enggak sih warga negara kita ada di situ, sekarang kita verifikasi, sekian ratus seingat saya yang sudah teridentifikasi ada namanya, tapi kita belum tahu lokasinya di mana," terangnya.

"Katanya ada di kamp-kamp itu, tapi kita belum punya akses, kita mesti mencari akses itu, kan belum tahu yakin betul apa enggak," sambung dia.

Baca juga: Pemerintah Masih Kaji Wacana Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS dan Teroris Lintas Batas

Diketahui, wacana pemulangan WNI eks-ISIS oleh Pemerintah Indonesia sempat mengundang polemik. Namun demikian, wacana pemulangan akhirnya mengerucut yang hanya berlaku pada anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com