Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Sebut Dampak Ekonomi Virus Corona Lebih Serius daripada Krisis Ekonomi 2008

Kompas.com - 05/03/2020, 22:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, dampak ekonomi yang diakibatkan virus corona lebih kompleks dan serius dibandingkan dengan krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008.

"Lebih rumit yang ini (corona) karena ini menyangkut manusia, harus memberikan ketenangan dulu apa yang disebut dengan ancaman atau risiko terhadap mereka. Karena ini menyangkut diri langsung pada ancaman mereka," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

"Keselamatan, kesehatan, sampai pada kemungkinan terancam meningggal dunia. Itu yang jauh lebih langsung. Kalau dulu kan melalui lembaga keuangan, korporasi jatuh, PHK paling," lanjut Sri Mulyani.

Baca juga: Pimpinan Garda Revolusi Iran: Virus Corona Itu Senjata Biologis AS

Ia menambahkan, krisis ekonomi global pada 2008 dipicu oleh lembaga keuangan. Karena itu, efeknya paling dirasakan oleh lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal.

Sedangkan saat ini penyebaran virus corona langsung menghantam sektor rill di masyarakat.

Sebab dengan adanya virus corona di suatu negara, maka aktivitas ekonomi di sektor riil yang meliputi pariwisata dan perdagangan turut mandek lantaran adanya pembatasan mobilitas orang dan barang.

Baca juga: Survei: 61 Persen Responden Tak Gunakan Masker setelah Tahu Risiko Penularan Corona

"Jadi ini yang menjadi risikonya ke masalah sektor riil langsung. Kemungkinan terjadinya unemployment adalah berasal dari perusahaan yang tidak mendapatkan aktivitas cukup. Mulai airlines, hotel, dan sekarang industri manufaktur karena disrupsi dari barang supply chain," ujar dia.

Karena itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan menyediakan berbagai upaya untuk mengamankan perekonomian di sektor riil.

"Makanya kita harus kosentrasinya, policynya bener-bener mengurangi dampak di sektor riilnya. Entah melalui berbagai relaksasi dan juga dari sisi demand side supaya masyarakat yang pertama jangan merasa ketakutan yang membuat mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com