Istana Bantah Dugaan Pemerintah Sembunyikan Kasus Penularan Virus Corona di Indonesia

Kompas.com - 02/03/2020, 13:49 WIB
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Kamis (17/3/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRADeputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Kamis (17/3/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani membantah anggapan bahwa pemerintah sengaja menyembunyikan kasus penularan virus corona di Indonesia.

"Tidak sama sekali, tidak pernah bermaksud menyembunyikan apa-apa," ujar Jaleswari saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona

 

Pasalnya, beberapa negara sempat mempertanyakan status virus corona di Indonesia. Bahkan, memasukan Indonesia dalam daftar negara yang patut diwaspadai.

Melansir dari The Sidney Herald, negara-negara tetangga termasuk Malaysia, Singapura, Thailand dan Australia semuanya memiliki populasi yang jumlahnya lebih kecil dari Indonesia dan setidaknya telah melakukan sepuluh kali lebih banyak tes.

Terkait dengan kasus Indonesia yang nol kasus, Perdana Menteri Australia Scott Morisson memberikan komentarnya. Morrison mengatakan kepada stasiun radio 3AW bahwa klaim nol infeksi di Indonesia adalah akibat dari ketidakmampuan Indonesia untuk menguji virus corona.

Baca juga: Pemerintah Diminta Jawab Keraguan Internasional soal Penanganan Virus Corona

Menurut Jaleswari, kepastian informasi tentang adanya warga yang tertular virus corona terkait proses pemeriksaan terhadap spesimen-spesimen (sampel) kasus yang ada. 

Ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga yang tertular, artinya pemerintah sudah transparan.

"Dengan Presiden mengumumkan kan sebetulnya kita transparan soal ini. Dan artinya masyarakat harus bersatu tidak boleh panik dan kita menghadapi bersama-sama soal isu corona ini," tutur dia.

Ia juga membantah adanya anggapan pengumuman oleh Presiden bersifat mendadak.

"Saya rasa ini bukan mendadak. Tapi Menteri Kesehatan dan seluruh stakeholder di pemerintahan juga sudah mengantisipasi ini," tambahnya.

Baca juga: Dua WNI yang Positif Virus Corona Tinggal di Depok

 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X