Menag: Pemerintah Saudi Jamin Jemaah Umrah Perpanjang Visa Gratis

Kompas.com - 02/03/2020, 12:46 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Senin (2/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Agama Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, pemerintah Arab Saudi telah memberikan jaminan perpanjangan visa secara gratis bagi jemaah umrah asal Indonesia yang visanya ditangguhkan sementara.

Penangguhan sementara yang dilakukan pemerintah Arab Saudi itu menyusul perkembangan penyebaran virus corona.

"Sudah ada jaminan. Menurut informasi Bu Menlu ya, sudah ada jaminan dari Saudi mengizinkan untuk perpanjangan visa tanpa tambahan-tambahan biaya," kata Fachrul di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Ketua PBNU Said Aqil Siradj Sebut Larangan Sementara Umrah Sudah Tepat

Menurut Fachrul, perpanjangan visa ini diupayakan pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri (Kemenlu)

Meskipun pemerintah Arab Saudi sudah menjamin adanya perpanjangan visa secara gratis, Fachrul menyebut, Kemenlu belum dapat memastikan kapan perpanjangan visa itu dilakukan.

"Kalau tanggalnya belum ada kepastian," ujar dia.

Terkait jemaah umrah yang gagal berangkat, Fachrul menehaskan bahwa baik agen perjalanan maupun penerbangan tidak akan mengenakan biaya tambahan.

"Nggak ada (biaya tambahan)," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menangguhkan seluruh kunjungan ke negara tersebut, baik untuk tujuan umroh maupun kunjungan ke Masjid Nabawi untuk sementara waktu.

Hal itu menyusul perkembangan kasus penyebaran virus corona jenis baru (Covid-19) dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Visa Umrah Ditangguhkan, PKS: Tak Cukup Hanya Memahami Keputusan Arab Saudi

Dalam keterangan resmi yang diunggah Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun Twitter resmi mereka, pihak Kerajaan terus mengikuti perkembangan yang terjadi

Sehingga, sesuai dengan rekomendasi dari otoritas kesehatan yang berkompeten, kerajaan bersikap untuk mengimplementasikan standard internasional tertinggi yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO guna menghentikan, mengendalikan dan menghilangkan virus tersebut.

"Kerajaan menegaskan bahwa prosedur ini bersifat sementara dan harus terus-menerus dievaluasi oleh pihak yang berwenang," tulis keterangan resmi Kemenlu Arab Saudi seperti dilansir Kompas.com, Kamis (27/2/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 4.634, Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi selama Pandemi

UPDATE: Bertambah 4.634, Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi selama Pandemi

Nasional
Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Nasional
Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 seperti Misi Khusus

Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 seperti Misi Khusus

Nasional
Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Nasional
10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

Nasional
Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam 'Action Plan' Jaksa Pinangki

Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam "Action Plan" Jaksa Pinangki

Nasional
Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Nasional
Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Nasional
Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Nasional
Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Nasional
Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X