Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Merespons Dunia Internasional yang Ragukan Indonesia Bebas Corona

Kompas.com - 01/03/2020, 20:21 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu meminta pemerintah menjawab kecurigaan dunia internasional yang meragukan Indonesia terkait penanganan virus corona.

"Kita harus responsif, jangan sampai kita hanya menjawab pertanyaan orang, tapi betul-betul harus mendahului, karena ini taruhannya citra Anda di dunia internasional," ujar Alexius dalam forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Menurutnya, para pejabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo agar tidak hanya melontarkan statement terkait belum adanya kasus corona di Indonesia.

Namun demikian, klaim tersebut harus disandingi dengan data dan penuh rasionalitas.

Baca juga: Saat Industri Elektronik dan Otomotif Korea Selatan Lumpuh karena Virus Corona

Sebab, belum adanya kasus corona di Indonesia telah menjadi sorotan media barat yang selama ini dikenal sangat berbasis data dan rasionalitas.

Menurutnya, dunia internasional sangat demanding untuk mendapatkan informasi dengan apa yang terjadi dengan Indonesia.

Karena itu, karakteristik dunia internasional tersebut harus mampu dijawab pemerintah dengan konsistensi.

"Jangan lupa visualisasi apa yang terjadi di lapangan karena dia (Indonesia) ngomongin saja tanpa ditampilkan gambarnya, dunia internasional mungkin agak ragu, karena ini bahaya yang mengancam," kata dia.

Baca juga: Viral soal 136 Orang dalam Pengawasan Terkait Virus Corona, Ini Penjelasan Kemenkes

Diketahui, dunia internasional menyoroti Indonesia terkait penanganan virus corona. Salah satunya adalah Australia.

Melansir dari The Sidney Herald negara-negara tetangga termasuk Malaysia, Singapura, Thailand dan Australia semuanya memiliki populasi yang jumlahnya lebih kecil dari Indonesia dan setidaknya telah melakukan sepuluh kali lebih banyak tes dikutip dari The Sidney Herald.

Terkait dengan kasus Indonesia yang nol kasus, Perdana Menteri Australia Scott Morisson memberikan komentarnya.

Baca juga: Update Virus Corona Korea Selatan: 20 Meninggal, 3.736 Terinfeksi Termasuk 2 Staf Penyanyi Chungha

Morrison mengatakan kepada stasiun radio 3AW sebagaimana dikutip dari The Sydney Herald bahwa klaim nol infeksi di Indonesia adalah akibat dari ketidakmampuan Indonesia untuk menguji virus corona.

“Ini adalah negara yang sangat besar dengan banyak pulau dan akan sangat sulit untuk memberikan jaminan absolut tentang angka-angka itu," kata dia.

“Saya tidak bermaksud bahwa (tidak sopan), Indonesia memiliki sistem kesehatan yang berbeda dengan Australia dan kami berdua memiliki kapasitas yang berbeda untuk memberikan jaminan tersebut” lanjutnya.

Baca juga: WN Korsel Bunuh Diri di Solo karena Depresi, Bukan Virus Corona

Sementara itu Associate Professor Politik Indonesia di The Australian National University, Greg Fealy mengatakan, dia skeptis terhadap klaim virus corona belum sampai di Indonesia.

Akan tetapi dirinya tidak berpikir bahwa pihak berwenang Indonesia berbohong.

Karena apabila itu terjadi, menurutnya, potensi risiko bagi populasi Indonesia akan terlalu tinggi.

"Saya pikir lebih mungkin jika ada pasien virus corona di sana dan mereka belum terdeteksi." ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com