Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Minta Mendagri Turun Langsung Cek Pembuatan e-KTP

Kompas.com - 26/02/2020, 19:04 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengecek langsung perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP).

Johan sangsi pelaksanaan perekaman dan pencetakan e-KTP berjalan baik-baik saja seperti yang selama ini dilaporkan Kemendagri.

"Menurut saya Pak Mendagri perlu mengecek yang di lapangan itu seperti apa, seperti yang disampaikan Pak Dirjen (Dukcapil) atau tidak," kata Johan dalam rapat kerja bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Ia mengaku sempat mendapatkan laporan mengenai persoalan e-KTP.

Johan mengaku tidak bisa menerima begitu saja laporan Mendagri bahwa pelaksanaan e-KTP baik-baik saja.

"Saya beberapa kali RDP dengan Pak Mendagri dan Pak Dirjen Dukcapil ini selalu menjawab dengan baik dan seolah-olah tidak ada masalah di lapangan," ujar dia. 

Tito pun mengaku telah menginstruksikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Ia meminta Zudan menyamar sebagai masyarakat yang hendak merekam e-KTP.

"Saya minta kepada Dirjen Dukcapil tapi saya minta kita back-up dengan yang lain dari inspektorat langsung pengecekan di lapangan termasuk menjadi mistery buyers, jadi seolah-olah kami sebagai masyarakat kemudian nyamar sebagai masyarakat mengikuti prosesnya," kata Tito.

"Mengalami itu enggak, ternyata susah blangko e-KTP atau ternyata diberikan surat keterangan," ucap dia.

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Menurut dia, anggaran pengadaan e-KTP untuk seluruh wilayah Indonesia telah mencukupi. Namun, Tito memastikan akan mencari tahu kendala pembuatan kartu tanda penduduk itu.

"Jadi sebetulnya untuk masalah anggaran tidak masalah. Nah, ini ada apa macetnya di sini yang perlu kita cari karena kuota atau lambat pengadaannya. Ini mohon maaf kami akan cari penyebabnya apa," ucap Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com