Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kompas.com - 21/02/2020, 20:19 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Mataram FITRI RACHMAWATI KOMPAS TVWakil Presiden Maruf Amin saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Mataram

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, pemerintah ingin mencapai empat fokus yang ingin dikembangkan melalui Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS).

Keempat fokus itu adalah industri halal, industri keuangan, dana sosial, zakat, dan wakaf, serta bisnis atau usaha berbasis syariah.

"Jadi empat fokus ini yang kita kembangkan, yang nanti akan kita target sampai 2024 dari empat fokus ini," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Jelang 100 Hari Pemerintahan, Wapres Sebut Ekonomi Syariah Kian Berkembang

Ia mengatakan, keempat fokus tersebut seluruhnya menjadi prioritas karena saling terkait.

Pasalnya, pemerintah tak ingin hanya sampai pada pemberian sertifikasi halal saja yang standarnya diakui dunia.

"Tidak hanya konsumen halal, tapi juga produsen halal. Ini belum masuk di dalam rangking dunia, kita belum masuk," kata dia.

Sementara itu terkait dengan dana sosial, pemerintah ingin mengembangkan itu karena persentasenya sangat kecil.

Antara lain, zakat yang masih 3,5 persen, bahkan nilai wakafnya masih lebih jauh di bawah.

"Nah, bisnis syariah ini juga potensi karena industri keuangan itu tidak akan berkembang. Kalau tidak berkembang bisnisnya, nasabahnya, tidak tumbuh," kata dia.

Baca juga: Tahun Ini, Pemerintah Biayai 728 Proyek dengan Surat Utang Syariah

Adapun perubahan KNKS menjadi KNEKS dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo mengatakan, pihaknya sudah memiliki masterplan ekonomi syariah Indonesia sebagai arahan yang sudah diturunkan menjadi rencana implementasi dari 2020 hingga 2024.

"Ada 47 inisiatif ya sampai 2024, di antaranya 2020 itu ada 11. Inisiatif yang paling penting terkait industri halal bahwa Indonesia harus punya strategi pengembangan industri halal," kata dia.

Adapun pendekatan yang dilakukan untuk itu adalah pendekatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, yang tidak melihat satu demi satu, tetapi secara keseluruhan harus saling mendukung.

"Dalam ekosistem ini kita harapkan perputaran dananya ini makin besar muncul dari wakaf, zakat yang lebih besar lagi dan muncul dari dana yang sifatnya jangka panjang," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Nasional
Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Nasional
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X