Salin Artikel

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Keempat fokus itu adalah industri halal, industri keuangan, dana sosial, zakat, dan wakaf, serta bisnis atau usaha berbasis syariah.

"Jadi empat fokus ini yang kita kembangkan, yang nanti akan kita target sampai 2024 dari empat fokus ini," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Ia mengatakan, keempat fokus tersebut seluruhnya menjadi prioritas karena saling terkait.

Pasalnya, pemerintah tak ingin hanya sampai pada pemberian sertifikasi halal saja yang standarnya diakui dunia.

"Tidak hanya konsumen halal, tapi juga produsen halal. Ini belum masuk di dalam rangking dunia, kita belum masuk," kata dia.

Sementara itu terkait dengan dana sosial, pemerintah ingin mengembangkan itu karena persentasenya sangat kecil.

Antara lain, zakat yang masih 3,5 persen, bahkan nilai wakafnya masih lebih jauh di bawah.

"Nah, bisnis syariah ini juga potensi karena industri keuangan itu tidak akan berkembang. Kalau tidak berkembang bisnisnya, nasabahnya, tidak tumbuh," kata dia.

Adapun perubahan KNKS menjadi KNEKS dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo mengatakan, pihaknya sudah memiliki masterplan ekonomi syariah Indonesia sebagai arahan yang sudah diturunkan menjadi rencana implementasi dari 2020 hingga 2024.

"Ada 47 inisiatif ya sampai 2024, di antaranya 2020 itu ada 11. Inisiatif yang paling penting terkait industri halal bahwa Indonesia harus punya strategi pengembangan industri halal," kata dia.

Adapun pendekatan yang dilakukan untuk itu adalah pendekatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, yang tidak melihat satu demi satu, tetapi secara keseluruhan harus saling mendukung.

"Dalam ekosistem ini kita harapkan perputaran dananya ini makin besar muncul dari wakaf, zakat yang lebih besar lagi dan muncul dari dana yang sifatnya jangka panjang," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/20190591/pemerintah-ingin-capai-4-fokus-lewat-komite-ekonomi-dan-keuangan-syariah

Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke