Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman tak sepakat dengan pernyataan Tim Gabungan bentukan Kementerian Hukum dan HAM yang menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak bersalah dalam memberikan informasi terkait mantan caleg PDI-P Harun Masiku.

"Sudah jelas kok, mau bohong-bohong lagi? Yasonna jelas melakukan pembohongan publik titik," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Soal Informasi Harun Masiku, Tim Gabungan Sebut Yasonna Tak Bersalah

Benny juga meragukan, temuan tim gabungan yang menyatakan terdapat ketidaksinkronan data yang terdapat pada Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

Menurut dia, temuan itu hanya untuk mendukung alibi Yasonna.

"Jangan cari-cari alasan. Tim investigasi itu jangan dipakai untuk membenarkan alibi-alibi yang tidak masuk di akal sehat publik," kata Benny.

"Dari awal saya sudah menduga tim ini dibentuk untuk membenarkan alibi yang disusun oleh Menkumham," ucap politisi Partai Demokrat itu.

Baca juga: Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

Lebih lanjut, Benny mengatakan, investigasi yang dilakukan majalah Tempo sudah sangat jelas memperlihatkan keberadaan Harun Masiku.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi membentuk tim untuk mencari Harun Masiku.

"Kalau pemerintah, Presiden Jokowi mau bentuk tim verified untuk cari Harun Masiku, fokus di situ saja, jangan tim itu dibentuk untuk benarkan alibi yang disusun Menkumham," pungkasnya.

Baca juga: ICW: Temuan Tim Gabungan soal Harun Masiku Tak Menghapus Kesalahan Yasonna

Diberitakan sebelumnya, Tim Gabungan bentukan Kementerian Hukum dan HAM menilai, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak bersalah dalam hal pemberian informasi mengenai keberadaan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Syofian Kurniawan mengatakan, Yasonna tidak salah karena informasi yang disampaikan ke publik didasari kepada data dari Pusat Data Keimigrasian.

Baru diketahui belakangan bahwa Pusat Data Keimigrasian juga telat mendapat data dari PC loket imigrasi di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

"Dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri (Menkumham Yasonna Laoly) adalah informasi yang sebenarnya bersumber dari data SIMKIM pada Ditjen Imigrasi dan bukan pada data PC konter Terminal 2F Bandara Soetta," kata Syofian di Kantor Kemenkumham, Rabu (19/1/2020).

Baca juga: Selain Harun Masiku, Ada 120.000 Data Perlintasan yang Tidak Terdeteksi Imigrasi

Syofian menuturkan, data kedatangan Harun pada Selasa (7/1/2020) yang terdapat pada PC loket Terminal 2F memang tidak sinkron dengan data yang yang terdapat pada Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

Alasannya, data yang terdapat pada PC loket tidak langsung dikirim ke server lokal dan server Pusdakim karena adanya kesalahan konfigurasi saat dilakukan upgrading sistem keimigrasian.

"Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya," ujar Syofian.

Syofian menambahkan, tim gabungan pun menyerahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti temuan tim gabungan termasuk menjatuhkan sanksi terhadap vendor tersebut.