Kompas.com - 19/02/2020, 05:13 WIB
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, memberikan klarifikasi atas kesaksian Mantan Direktur Strategi, Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia, Achirina.

Kesaksian itu dibuat Achirina dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (13/2/2020), yang menyebutkan bahwa Emirsyah menganggap bahwa gratifikasi merupakan hal yang wajar.

Menurut Luhut Pangaribuan selaku kuasa hukum Emirsyah Satar, Achirina pernah menyampaikan usulan mengenai sistem whistleblower. Akan tetapi, usul itu tidak disampaikan secara resmi.

"Diskusi terkait usulan sistem whistleblower tersebut adalah diskusi informal. Hal-hal yang disampaikan dalam diskusi informal tidak pernah menjadi keputusan rapat perseoran," ujar Luhut Pangaribuan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa (18/2/2020).

Dia melanjutkan, pada kenyataannya Emirsyah Satar tidak pernah melarang dan/atau menghalangi penerapan sistem whistleblower di Garuda.

"Karena Saksi Achirina sendiri juga menyatakan bahwa sistem whistleblower telah dijalankan di Garuda ketika yang bersangkutan dan Emirsyah Satar menjabat sebagai Board of Director," tuturnya.

Baca juga: Saksi Ungkap Emirsyah Satar Pernah Bilang Gratifikasi Hal Wajar

Luhut Pangaribuan melanjutkan, usulan sistem whistleblower itu merupakan hasil rekomendasi konsultan eksternal.

"Pada kenyataannya ketika itu Garuda juga sudah memiliki Pakta lntegritas yang juga ditandatangani seluruh direksi dan Kebiiakan Tata Kelola Perusahaan Garuda serta Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda. Seluruh instrumen tersebut sudah mengatur mengenai suap dan benturan kepentingan," kata dia.

Menurut Luhut, semasa kepemimpinan Emirsyah Satar sebagai Direktur Utama, Garuda Indonesia sejak 2010 telah membangun sistem pelaporan pelanggaran berbasis web yang dikenal dengan nama WBS (Whistleblowing System).

Penerapan WBS di Garuda Indonesia juga disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 13 Agustus 2012 dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 30 Januari 2014.

"Penerapan WBS tersebut adalah wujud nyata penerapan good corporate governance di Garuda semasa kepemimpinan Emirsyah Satar," kata Luhut.

Dia melanjutkan, Achirina dan seluruh saksi dari Garuda yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada setiap persidangan selalu menyatakan bahwa Emirsyah Satar tidak pernah mengintervensi pengadaan dan seluruh pengadaan di Garuda telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Nasional
BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

Nasional
Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Nasional
Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Nasional
MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

Nasional
KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

Nasional
4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

Nasional
Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Nasional
Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Nasional
Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Nasional
Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan 'Daycare'

Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan "Daycare"

Nasional
KSAD: TNI AD Perlu Revisi Doktrin Kartika Eka Paksi

KSAD: TNI AD Perlu Revisi Doktrin Kartika Eka Paksi

Nasional
UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

Nasional
Emirsyah Satar Diduga Bocorkan Rencana Pengadaan Pesawat Garuda ke Soetikno

Emirsyah Satar Diduga Bocorkan Rencana Pengadaan Pesawat Garuda ke Soetikno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.