Menaker Bantah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sebabkan Pekerja Dikontrak Seumur Hidup

Kompas.com - 15/02/2020, 13:48 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menepis kekhawatiran bahwa perusahaan akan mempekerjakan secara kontrak karyawan untuk seumur hidup.

Kekhawatiran ini sebelumnya muncul karena pemerintah menghapus aturan batas kontrak kerja melalui omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Saya kira tidak, karena jika pengusaha bertindak seperti itu tentu harus memikirkan efisiensi waktu dan biaya dalam setiap kali merekrut tenaga kerjanya hanya karena menghindari status 'pekerja tetap'," kata Ida kepada Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pemerintah Hapus Aturan Batas Kontrak Kerja

Ida meyakini perusahaan akan mengangkat karyawan sebagai pekerja tetap, apalagi jika memang menunjukkan kinerja yang baik.

"Jika pengusaha sudah mendapatkan pekrja yang qualified dengan sertifikasi yang tinggi, tidak semudah itu pengusaha mau melepasnya. Produktivitas tentu menjadi nilai yang diinginkan oleh pengusaha," kata dia.

Ida menyebutkan, pemerintah justru menghapus aturan batas kontrak kerja lantaran untuk melindungi para pekerja.

Terutama, menurut dia, yang sifat pekerjaannya hanya sementara dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.

"Hal ini juga untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan atas pekerja oleh usaha berbasis digital," kata Ida

Baca juga: Menaker Pastikan Hanya Karyawan Perusahaan Besar yang Terima Bonus 5 Kali Gaji

Selain itu, melalui pembaharuan aturan tersebut, Ida mengatakan pemerintah ingin menciptakan keadilan antara karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan keryawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Kemudian, pemerintah melalui aturan baru itu juga mengharapkan agar pekerja PKWT dapat menentukan masa kerja sampai batas waktu kapan pun sesuai kesepakatannya dengan pengusaha tanpa harus khawatir hubungan kerjanya akan berakhir.

"Sehingga dunia usaha juga dapat terus berkembang dengan melahirkan inovasi jenis-jenis pekerjaan baru tanpa harus terpaku dengan permasalahan jangka waktu mempekerjakan pekerjanya. Dengan demikian akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap," kata politisi PKB itu

Pemerintah menghapus aturan perjanjian kerja antarwaktu pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Bisa Dikontrak Seumur Hidup?

Penghapusan ini diketahui dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang sudah disampaikan oleh pemerintah ke DPR.

Kompas.com telah mengonfirmasi draf RUU Cipta Kerja ini kepada sejumlah pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020).

"Ketentuan Pasal 59 dihapus," demikian yang tertulis pada Bab IV Ketenagakerjaan Bagian II RUU Cipta Kerja.

Adapun, Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pengusaha Bisa Pekerjakan Karyawan Melebihi Ketentuan Jam Kerja

Menanggapi penghapusan ini, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono menilai, penggunaan pekerja kontrak yang dalam undang-undang disebut perjanjian kerja waktu tertentu bisa diperlakukan untuk semua jenis pekerjaan.

"Dengan dihapuskannya Pasal 59, tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup," kata Kahar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Padahal, lanjut dia, dalam UU Ketenagakerjaan pekerja kontrak hanya dapat digunakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Nasional
Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X