Pemerintah Manfaatkan CSR Maskapai untuk Pulangkan WNI dari Natuna

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah bakal memanfaatkan program corporate social responsibility (CSR) maskapai untuk memulangkan 237 WNI yang diobservasi di Natuna terkait virus corona.

Hal itu disampaikan Budi usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Ia mengatakan persyaratan utama yang diberikan pemerintah kepada para maskapai yang hendak menjadi operator pemulangan para WNI tersebut ialah mereka bersedia memulangkan lewat program corporate social responsibility (CSR).

Baca juga: Karantina Segera Usai, Pemulangan 238 WNI dari Natuna Tunggu Perintah

Dengan demikian, pemerintah dan para WNI tak perlu mengeluarkan dana untuk pemulangan tersebut.

"Pertimbangannya kalau mereka mau CSR ya," tutur Budi.

Budi mengatakan, saat ini Garuda Indonesia telah menyatakan kesiapannya memulangkan 237 WNI yang diobservasi di Natuna usai dievakuasi dari Wuhan, China akibat menyebarnya virus corona di sana.

Meski demikian, Budi mengatakan, pemerintah belum memutuskan maskapai yang akan memulangkan warga yang sudah diobservasi di Natuna ke daerah mereka masing-masing.

"Jadi Garuda sudah bersedia, apabila ada pemulangan ke daerah-daerah, mereka siap untuk melaksanakan. Mengenai kemana dan bagaimana belum kita bahas. Besok saya rapat dengan tim Garuda," ujar Budi usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Untuk diketahui, Pemerintah mulai memikirkan rencana pemulangan 238 warga yang menjalani observasi di Natuna.

Para warga tersebut telah menjalani observasi sejak Minggu (2/2/2020) lalu.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan pemerintah, masa observasi akan berlangsung 14 hari atau hingga Minggu (16/2/2020).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kememko PMK) menggelar rapat untuk memastikan teknis pemulangan 238 warga.

Meski keputusan rapat belum disampaikan, Yuri menjelaskan garis besar rencana pemulangan para warga yang terdiri dari 237 WNI dan 1 WNA itu.

Menurut Yuri, saat ini pemerintah masih membahas teknis pemulangan bersama sejumlah pihak terkait.

"Saat ini sedang dirapatkan karena itu menyangkut berbagai pihak, baik Kemenkes, Kemenlu, Kemendagri, TNI, dan sebagainya," ujar Yuri dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020).