Wapres Kumpulkan Sejumlah Menteri, Rapat Penurunan Kemiskinan dan Stunting 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno penurunan kemiskinan dan stunting tahun 2024 dengan sejumlah menteri di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan hingga 6,5 persen dan stunting 14 persen pada 2024.

Wapres Ma'ruf memimpin rapat pleno tersebut selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan membahas sejumlah langkah yang perlu diambil dalam menurunkan tingkat kemiskinan stunting.

Baca juga: Mari Pahami, Stunting Tak Sama dengan Kerdil

Pembahasan meliputi kebijakan kerangka penanggulangan kemiskinan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pendapatan.

Antara lain dengan perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP), dan program Indonesia pintar kuliah (IPK).

"Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024," ujar Wapres Ma'ruf dikutip dari siaran pers TNP2K, Senin (11/2/2020).

Baca juga: Cegah Anak Stunting, Perhatikan Gizi dan Kebersihan

Pembahasan lainnya soal efektivitas penyaluran dana desa, yang direncanakan akan disalurkan langsung ke rekening desa (RKUDes).

Hingga saat Februari 2020, penyaluran dana desa baru mencapai Rp 538 miliar di 1.295 desa.

Jumlah tersebut tergolong masih rendah dibandingkan Februari 2019 yang mencapai Rp 4,67 triliun.

Sementara untuk stunting, Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan prioritas pemerintah.

Baca juga: Cegah Stunting, Kemensos Kenalkan Program Sembako Murah

Meski saat ini telah terjadi penurunan dari angka 30,8 persen pada 2018 menjadi 27,67 persen pada 2019, tetapi angka tersebut masih cukup tinggi.

Adapun beberapa menteri yang hadir dalam rapat pleno tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.