Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER DI KOMPASIANA] Legalisasi Ganja | Pemulangan WNI Eks-ISIS | Label "Keluarga Miskin"

Kompas.com - 08/02/2020, 15:19 WIB
Harry Rhamdhani,
Amir Sodikin

Tim Redaksi

3. 600 Orang di Suriah Itu Masih WNI

Pembahasan tentang 600 orang yang kini terkatung-katung di Timur Tengah, menurut Kompasianer Yon Bayu, mestinya tidak perlu diimbuhi dengan narasi kebencian, apalagi ketakutan yang didasarkan pada asumsi berlebihan.

Sebab, WNI yang bergabung dengan ISIS dapat dimasukkan dalam kategori "menjadi tentara asing yang memberontak pada pemerintahan yang sah" dalam hal ini Suriah dan Irak.

Lagipula dari total 600 WNI, hanya 47 orang yang benar-benar "menjadi tentara asing" sehingga kemudian ditahan karena kejahatannya.

Maka langkah Presiden Jokowi yang masih mengumpulkan fakta-fakta sebelum mengambil keputusan terhadap nasib 600 orang itu sudah tepat.

"Demikian juga proses verifikasi dan profiling yang tengah dilakukan kepolisian, juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak lainnya," tulis Kompasianer Yon Bayu. (Baca selengkapnya)

4. Menimbang Untung dan Rugi Kinerja Dagang RI-China di Tengah Wabah Virus Corona

Setelah warga Indonesia di Wuhan, China, telah berhasil dievakuasi kemudian sedang dalam karantina, ternyata menyisakan babak baru: bagaimana hubungan dagang antara China dan Indonesia?

Dubes China menyebut, Indonesia akan jauh banyak dirugikan mengingat ekspor RI ke China yang dominan dibanding impor --pun sama halnya di sektor parawisata.

Sebagai seorang birokrat yang bergelut dalam sektor perikanan, Kompasianer Cocon coba menelaah lebih lanjut mengenai sejauh mana imbasnya terhadap kinerja ekonomi di sektor ini.

"Namun demikian imbas tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi kinerja ekonomi sektor perikanan, mengingat China hanya berkontribusi sekitar 14 persen saja terhadap devisa ekspor perikanan Indonesia," tulisnya. (Baca selengkapnya)

5. Tempeli Stiker "Keluarga Miskin", Kok Saya Merasa Kurang Pas Ya?

Jika merujuk data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang atau sekitar 9,82 persen dari total penduduk.

Untuk mempermudah dan dibantu dengan tepat, maka langkah yang diterapkan oleh pemerintah dengan melabeli "Keluarga Miskin" bertujuan untuk menertipkan para penerima PKH yang sebenarnya tidak berhak.

Dari apa yang ditemukan oleh Kompasianer Hamdani, ada ratusan keluarga penerima program PKH di Aceh mengundurkan diri.

"Mereka merasa malu, saat akan dipasang stiker keluarga miskin oleh petugas PKH," tulisnya. (Baca selengkapnya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com