Singapura Tingkatkan Status Wabah Corona ke Oranye, Sama Saat SARS Melanda

Kompas.com - 07/02/2020, 21:23 WIB
Ilustrasi virus Corona ShutterstockIlustrasi virus Corona
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Singapura melalui Kementerian Kesehatan (MoH) menetapkan status disease outbreak response system condition (DORSCON) oranye terkait risiko corona virus per Jumat (7/2/2020).

Status oranye mengindikasikan penyebaran wabah sangat serius yang berdampak luas terhadap kesehatan publik.

 

Ini menyusul peningkatan jumlah kasus positif virus corona jenis baru (2019-nCoV) di negara tersebut.

Hingga kini, ada 33 kasus positif virus corona yang telah dikonfirmasi Kementerian Kesehatan Singapura setelah MoH mengumumkan tiga kasus positif baru pada hari ini.

“Dengan semakin bertambahnya jumlah positif coronavirus di Singapura dan semakin meningkatnya transmisi antar manusia (human-to-human) yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke RRT atau tidak berkaitan dengan kasus positif coronavirus sebelumnya, maka Pemerintah Singapura melalui MoH telah meningkatkan penilaian risiko coronavirus dari DORSCON kuning ke DORSCON oranye,” demikian bunyi keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, seperti dilansir Kompas.com dari laman resmi mereka.

Baca juga: Kemenkes Pastikan WN Kanada yang Diduga Corona Tak Terjangkit di Indonesia

Status DORSCON oranye pernah diterapkan Singapura pada 2003, atau ketika wabah SARS melanda negara tersebut.

Pemerintah Singapura diketahui membagi status DORSCON ke dalam empat warna yakni, hijau, kuning, oranye, dan merah. Hijau berarti hanya ada masalah kecil.

Kuning berarti status Singapura sekarang, merujuk pada infeksi ringan. Secara umum kehidupan dapat berjalan seperti biasa.

Bisa juga infeksi parah yang tidak menyebar di Singapura, tapi masyarakat perlu berhati-hati.

Oranye berarti penyakit ini parah dengan penularan, tetapi umumnya terbatas. Memiliki dampak kesehatan masyarakat yang sedang hingga tinggi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X