Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Sediakan Pulau Khusus Karantina Virus Berbahaya

Kompas.com - 06/02/2020, 15:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah bakal menyediakan pulau khusus sebagai lokasi karantina pasien yang terinfeksi virus berbahaya.

Di dalam pulau tersebut nantinya akan didirikan rumah sakit khusus untuk menangani pasien-pasien yang terinfeksi.

"Nanti akan segera dirapatkan. Kita akan cari satu tempat kosong. Kita punya masih banyak, ribuan pulau yang masih kosong. Rencana akan dipilih satu khusus untuk rumah sakit," ujar Mahfud di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

"Bukan hanya corona. Nanti Presiden minta yang jangka panjang disiapkan rumah sakit khusus yang menangani virus-virus menular," lanjut dia.

Baca juga: Virus Corona, Bebas Visa ke Jeju Ditangguhkan Termasuk untuk Wisatawan Indonesia

Rencana tersebut merupakan perwujudan dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk menangani bencana berupa penyebaran virus berbahaya.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih dalam tahap mencari lokasi pulau yang tepat untuk dijadikan tempat karantina.

"Nanti ada di situ pusat rehabilitasi, pulaunya ini masih dicari," lanjut Mahfud.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta semua instansi terkait menyiapkan skenario untuk mengatasi penyebaran virus berbahaya di Indonesia.

Baca juga: Mengenal Leishenshan, Rumah Sakit Kedua Khusus Virus Corona

Permintaan ini berkaca pada penyebaran virus corona di China, terutama Kota Wuhan.

Presiden mengatakan, bencana bukan hanya disebabkan oleh alam, melainkan juga oleh hal lain seperti virus corona di China.

"Contohnya kita bisa lihat virus corona. Ini bencana non-alam. Hati-hati dengan ini," ujar Jokowi, saat membuka Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Selasa (4/2/2020).

"Kita harus punya skenario kalau itu terjadi. Tapi, semoga tidak terjadi di negara kita," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com