Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Ada Karhutla, Tak Bisa Copot Wali Kota, Bupati, dan Gubernur

Kompas.com - 06/02/2020, 12:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat bercanda soal pemecatan kepala daerah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakornas Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Mulanya ia mengancam akan mencopot Pangdam hingga Danrem serta Kapolda hingga Kapolres jika di wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Aturannya saya ulang, mudah-mudahan masih pada ingat. Yang lama mungkin ingat, yang baru mungkin belum tahu. Khusus TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, hati-hati Kapoldanya, hati-hati Danrem, hati-hati Dandim, Kapolresnya," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Karhutla, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Bertemu Mahfud MD, Bahas Persiapan Rakornas Karhutla

Jokowi kembali menegaskan ancaman yang diucapkan sejak lama terkait pencopotan jika ada kebakaran hutan dan lahan.

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum," kata dia.

Namun, lanjut Jokowi, hal yang sama tak bisa berlaku untuk bupati, wali kota, dan gubernur.

Sebab, para kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Meskipun sejatinya kepala daerah juga bertanggung jawab jika terjadi karhutla.

"Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja," ucap Jokowi.

Baca juga: Sepanjang Januari 2020, 9 Orang Pelaku Karhutla di Riau Ditangkap

Ia mengaku sudah sering memberi peringatan kepada seluruh jajaran Polri dan TNI untuk menindak tegas pihak yang membakar hutan sejak api masih kecil.

Menurut Jokowi, TNI dan Polri memiliki rantai komando dari pusat hingga ke desa-desa. Karena itu sudah semestinya TNI dan Polri bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya karhutla.

"Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang. Supaya yang baru-baru tahu semuanya," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Nasional
Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Nasional
Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Hari ke-2 Rakernas PDI-P, Jokowi Masih di Yogyakarta, Gowes Bareng Jan Ethes...

Nasional
Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Nasional
Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Nasional
Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Nasional
Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com