Kompas.com - 03/02/2020, 16:56 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat ditemui usai acara Seminar Nasional bertajuk Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BKPM Bahlil Lahadalia saat ditemui usai acara Seminar Nasional bertajuk Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai Senin (3/2/2020), proses membuat izin usaha dijalankan satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hal tersebut dilakukan dalam rangka kemudahan izin berusaha yang dilakukan pemerintah.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang isinya adalah mendelegasikan kewenangan membuat izin usaha kepada BKPM.

"Izin usaha sekarang sudah didelegasikan kepada BKPM. Nanti semua BKPM yang akan mengeluarkan izin-izin usahanya, dan secara teknis itu ada pejabat penghubung dari 25 kementerian/lembaga itu ditempatkan di BKPM," ujar Bahlil di Wisma Antara, Jakart Pusat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Cerita Kepala BKPM Pernah Jadi Hantu

Sebelumnya, setelah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) akan mendapatkan notifikasi dari semua kementerian, saat ini notifikasi itu cukup di BKPM saja.

"Cukup datang ke BKPM, nanti orang-orang di 25 kementerian itu ada di BKPM. Jadi secara efisiensi biaya tidak lagi banyak dikuras, waktu tidak banyak terbuang, kepastiannya juga ada," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Virus Corona Belum Berdampak ke Ekonomi RI, BKPM Tunggu hingga 2 Bulan

Namun, meski sudah dilakukan satu pintu, proses perizinan itu dibuat tergantung pada model izin yang diajukan.

Saat ini pihaknya tengah membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan proses perizinan di BKPM.

"Waktunya (lamanya proses membuat izin) belum. Lebih cepat lebih baik karena pengusaha itu kan cuma 3 hal yang dia butuh, kepastian, kecepatan, efisiensi," kata dia.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X