Bawaslu: Baru Jabat Satu Periode, 230 Petahana Berpotensi Ikut Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, 230 petahana berpotensi mengikuti pilkada 2020.

Dia menyebut, persentase potensi petahana yang kembali maju mencapai 85,18 persen dari keseluruhan peserta pilkada.

"Berdasarkan penelusuran kami, ada potensi 230 petahana maju kembali mengikuti pilkada. Jumlah tersebut setara dengan 85,18 persen," ujar Ratna dalam konferensi pers di Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Sumbar Masuk 5 Provinsi Paling Rawan, Polisi Turunkan 6.000 Personel Amankan Pilkada 2020

Sementara itu, calon kepala daerah pendatang baru atau nonpetahana diperkirakan hanya ada 39 orang atau 14,82 persen.

Ratna mengakui jumlah ini berbeda dengan data yang diungkap oleh Kemendagri bahwa ada 224 petahana berpotensi ikut pilkada 2020.

"Kalau kami, kan yang kami sebut petahana kan bukan berarti harus kepala daerah, tapi bisa juga wakilnya. Mungkin misalnya gubernurnya tidak maju lagi, tapi wakilnya bisa maju," lanjut Ratna.

Baca juga: Ada 12 Kabupaten dan Kota di Sulsel yang Selenggarakan Pilkada Serentak pada 2020

Ratna menuturkan ke-230 petahana itu baru menjabat sebagai kepala daerah selama satu periode.

Sehingga, masih memenuhi syarat untuk kembali maju di pilkada.

"Jadi potensi itu kan bisa mendaftar (sebagai calon kepala daerah) dan bisa juga enggak. Mengapa kami bilang potensi? Sebab meraka baru satu kali jabat. Masih bisa maju lagi," tutur Ratna.

Karena potensi jumlah yang besar itu, Bawaslu mengigatkan kepada para petahana berhati-hati.

Baca juga: Pilkada Kabupaten Semarang, PDI-P Jagokan Ngesti, Gerindra Masih Penjajakan

Khususnya terkait proses penggantian pejabat atau membuat program yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu.

Meski para petahana itu belum pasti mendaftar dan ditetapkan sebagai peserta pilkada, ada aturan di UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

"Kalau merujuk pasal 71 yang untuk saat sekarang mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh bupati, walikota dan gubernur, sekalipun dia belum ditetapkan sebagai paslon (calon)," katanya.

Baca juga: Baru Jabat Satu Periode, 224 Kepala Daerah Berpotensi Maju Lagi pada Pilkada 2020

Adapun sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan itu adalah pidana dan diskualifikasi sebagai peserta pilkada.

Berikut data Bawaslu tentang sebaran potensi 230 petahana yang maju pilkada 2020 berdasarkan provinsi:

1. Sumatera Utara: 13 Kabupaten, 6 kota
2. Sumatera Barat: provinsi, 10 kabupaten, 3 kota
3. Sumatera Selatan: 7 kabupaten
4. Bangka Belitung: 4 kabupaten
5. Lampung: 6 kabupaten, 2 kota
6. Bengkulu: provinsi, 5 kabupaten, 6 kota
7. Kepulauan Riau: provinsi, 4 kabupaten, 1 kota
8. Riau: 7 kabupaten
9. Jambi: 3 kabupaten
10. Banten: 2 kabupaten, 2 kota
11. Jawa Barat: 7 kabupaten, 1 kota
12. DIY: 3 kabupaten
13. Jawa Tengah: 15 kabupaten, 4 kota
14. Jawa Timur: 16 kabupaten, 3 kota
15. Bali: 5 kabupaten, 1 kota
16. Kalimantan Barat: 5 kabupaten
17. Kalimantan Utara: provinsi, 1 kabupaten
18. Kalimantan Tengah: provinsi
19. Kalimantan Timur: 5 kabupaten, 2 kota
20. Kalimantan Selatan: provinsi, 5 kabupaten, 2 kota
21. Sulawesi Barat: 3 kabupaten
22. Sulawesi Tengah: 7 kabupaten, 1 kota
23. Gorontalo: 2 kabupaten
24. Sulawesi Utara: provinsi, 1 kota
25. Sulawesi Selatan: 11 kabupaten
26. Nusa Tenggara Barat: 6 kabupaten, 1 kota
27. Nusa Tenggara Timur: 6 kabupaten
28. Maluku: 3 kabupaten
29. Maluku Utara: 6 kabupaten, 1 kota
30. Papua Barat: 8 kabupaten
31. Papua: 9 kabupaten