Kemenlu: Indonesia Belajar dari Amerika dan Jepang untuk Pulangkan WNI dari China

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, Indonesia akan belajar dari Jepang dan Amerika Serikat dalam mengevakuasi warga negara yang terjebak di lokasi terdampak virus corona di China.

Sebab, Amerika dan Jepang sudah terlebih dahulu melakukan evakuasi warganya dari lokasi terdampak virus corona.

"Justru dari pengalaman pemulangan Amerika dan Jepang, kami bisa belajar pengalaman mereka mengekstraksi masyarakat mereka dari wilayah terdampak," kata Faizasyah di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Hoaks Bawang Putih Sembuhkan Virus Corona, Kemenkes Imbau Publik Waspada

Faizasyah ingin pemulangan warga negara Indonesia (WNI) berlangsung lancar serta lebih efisien karena sudah belajar dari Amerika dan Jepang.

"Mudah-mudahan dari pengalaman itu, saat nanti kami melakukan pemulangan, maka menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya," ujar dia. 

Dia juga meminta semua pihak tidak membandingkan pemulangan WNI yang terkesan lebih lama dari Amerika dan Jepang.

Sebab, menurut Faizasyah, semua negara akan mendapat giliran untuk memulangkan warganya.

"Kalau melihat ini suatu rangkaian, katakanlah seperti kereta api mau masuk stasiun, semua rangkaian itu sudah sejajar untuk gantian masuk ke wilayah terdampak. Kami juga salah satu dalam posisi mau masuk," ucap dia. 

Baca juga: Kemenkes Ungkap Jenis-jenis Corona yang Ada di Indonesia

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah sudah membuat rencana untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari lokasi terdampak wabah virus corona di China.

Namun, kata dia, evakuasi harus dikoordinasikan dengan pemerintah China terlebih dahulu.

"Pertanyaan berikutnya adalah opsi evakuasi. Opsi tersebut kita sudah bikin semua rencananya, sekali lagi kita terus berkoordinasi dengan otoritas tiongkok, kondisi lock down itu yang memerlukan perhatian kita semua," kata Retno di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat (28/1/2020).