Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diharapkan Tak Merilis Nama WNI yang Dievakuasi dari Wuhan

Kompas.com - 30/01/2020, 12:01 WIB
Dani Prabowo,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diharapkan tidak merilis nama-nama warga negara Indonesia (WNI) yang akan dipulangkan dari China ke Tanah Air.

Sebab, hal itu dikhawatirkan justru akan membebani mereka dan keluarganya di kemudian hari.

"Kami menuntut pemerintah tidak merilis nama-nama yang nanti dievakuasi. Cukup keluarga saja yang tahu," kata Ketua Ranting Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Huazhong University Science and Technology (HUST) Khoirul Umam Hasbiy melalui keterangan tertulis, Kamis (30/1/2020).

"Mengingat dampak sosial dan individu, sehingga potensi bullying di masyarakat tidak terjadi," lanjut dia.

Baca juga: Tunggu Komando Menlu, Panglima Nyatakan TNI Siap Evakuasi WNI di Wuhan

Ia menyambut baik rencana pemerintah untuk mengevakuasi WNI dari Kota Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei yang menjadi lokasi pertama penemuan virus corona yang kini telah merenggut nyawa 132 orang.

Sebagian besar mahasiswa asal Indonesia di kampusnya setuju untuk dievakuasi, sedangkan sebagian lainnya masih berkonsultasi dengan orang tua dan orang terdekatnya.

"Saat ini tugas saya adalah meyakinkan supaya mau dikarantina di Indonesia saja. Setidaknya kami lebih terjaga dan terawat dari pada tinggal di asrama," ujar dia.

Sementara itu, terkait adanya informasi mahasiswa yang sakit batuk selama dua pekan di sana, ia menyatakan bahwa sakit yang diidap mahasiswa tersebut bukanlah terkait paparan virus corona.

Baca juga: Evakuasi Wuhan, Kisah Warga Inggris Tak Mau Tinggalkan Istrinya yang WNI

Ia pun memastikan bahwa mahasiswa itu telah diperiksa oleh dokter setempat dan dinyatakan batuk biasa. Saat ini kondisi mahasiswa tersebut telah berangsur membaik.

Untuk diketahui, jumlah WNI di Provinsi Hubei sebanyak 243 orang, di mana 37 orang di antaranya mengenyam pendidikan di HUST.

Saat ini, hanya tersisa 12 pelajar Indonesia di HUST imbas adanya kebijakan lock down dari Pemerintah China.

Kementerian Luar Negeri dikabarkan juga telah membuka diplomasi dengan Kementerian Luar Negeri China untuk proses evakuasi tersebut.

Di samping juga untuk dapat menyalurkan bantuan kesehatan serta bahan kebutuhan pokok lainnya kepada WNI yang ada di sana.

TNI AU telah menyiagakan tiga pesawatnya guna melakukan penjemputan terhadap 243 WNI yang masih berada di Wuhan.

Baca juga: Nestapa WNI di Wuhan dan Skema Evakuasi TNI AU

"Kami sudah siapkan pesawat (dua) Boeing 737 dan (satu) C130 Hercules. Kami juga siapkan personel dari batalion kesehatan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2020).

Penyiagaan tiga pesawatnya sudah berdasarkan hasil rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri.

Namun demikian, ketiga pesawat tersebut sifatnya masih siap siaga. Pesawat baru bisa diberangkatkan ke China apabila sudah ada perintah dari Kemenlu.

"Tunggu dari Kemenlu bisa tembus enggak ke pemerintah sana (China), untuk agar kita bisa berangkat atau tidak, yang jelas TNI AU siap 24 jam," ucap Fajar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com