Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Terowongan Nanjung Bandung

Kompas.com - 29/01/2020, 10:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (29/1/2020), meresmikan terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Presiden sebelumnya pernah meninjau terowongan tersebut dalam kunjungannya pada Maret 2019.

Pengamatan Kompas.com, Presiden Jokowi tiba di lokasi peninjauan sekitar pukul 09.30 WIB.

Baca juga: Banjir di Bandung Teratasi Berkat Terowongan Nanjung

Saat meninjau terowongan Nanjung, Kepala Negara didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Sekretaris Kabinet Pramono Anug dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Alhamdulillah pembangunan terowongan Nanjung yang menjadi bagian dari pengendalian banjir di cekungan Bandung sudah selesai," ujar Jokowi.

Selain pembangunan terowongan Nanjung, proyek pengendalian banjir di cekungan Bandung juga terdiri dari pembangunan kolam retensi dan sodetan di Kabupaten Bandung.

Presiden Jokowi berharap kedua proyek tersebut bisa selesai secepatnya untuk mengatasi banjir di cekungan Bandung.

Selanjutnya, Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri acara pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030 yang bertempat di Kota Cimahi.

Baca juga: Terowongan Nanjung Hanya Kurangi Genangan Banjir Sungai Citarum

Selain itu, Presiden Jokowi juga dijadwalkan menghadiri acara penyerahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga di Jawa Barat.

Agenda itu menjadi agenda terakhir Presiden dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Barat sebelum kembali menuju Jakarta.

Untuk diketahui, penyerahan bantuan ini merupakan penyerahan PKH tahap pertama di tahun 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com