Pemerintah Siapkan Lokasi Karantina untuk WNI yang Dievakuasi dari China

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sudah memiliki tempat khusus untuk menampung warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari lokasi terdampak wabah virus corona di China.

Namun, Muhadjir tidak menyebut di mana lokasi yang disiapkan untuk menampung WNI dari wilayah terdampak virus corona.

"Ya sudah pasti ada tempat yang disiapkan," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Beredar Informasi WN China di Purwokerto Terinfeksi Virus Corona, RSUD Margono: Tak Terbukti

Dia mengatakan, Kementerian Kesehatan juga sudah memodifikasi 100 rumah sakit yang awalnya dijadikan tempat perawatan korban virus flu burung.

Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengantisipasi jika virus corona masuk ke Indonesia.

"Pak Menteri Kesehatan sudah menyiapkan beberapa rumah sakit yang dulu sebagai tempat untuk flu burung itu sekarang sudah di modifikasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi," ujar ida. 

Dia memastikan, para WNI yang dievakuasi juga akan disteril terlebih dahulu.

Sebelum pulang ke Indonesia, lanjut Muhadjir, para WNI akan dikarantina selama 14 hari. Setelah sampai ke Indonesia, para WNI akan kembali dikarantina.

"Evakuasi itu sudah ada prosedurnya jadi nanti sebelum berangkat 14 hari sebelum berangkat masuk karantina dan nanti setelah setelah kemabali masuk karantina," ucap dia. 

Baca juga: WN China di Cilacap yang Diduga Terinfeksi Virus Corona Masih Diisolasi

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan, sampai saat ini belum diperlukan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terpapar wabah virus corona di China.

Menurut dia, evakuasi dilakukan jika situasi dinilai sangat berbahaya.

"Kemudian yang kedua pemerintah juga sudah menyiapkan untuk evakuasi kalau memang diperlukan. Jadi skema evakuasi ini sementara ini tidak dilakukan selama dianggap masih belum diperlukan," kata Muhadjir di Kantor PMK, Jakarta Pusat (28/1/2020).