Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PDI-P dan Demokrat Adu Mulut, "Partai Penguasa" Penyebabnya

Kompas.com - 27/01/2020, 18:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua anggota Komisi III DPR RI, Trimedia Panjaitan dan Benny K Harman terlibat adu mulut saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Peristiwa itu berawal dari Benny yang menyinggung kasus dugaan suap yang menjerat eks calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku prihatin mengapa Harun sampai saat ini belum juga tertangkap.

"Masa seorang Masiku ini tidak bisa kita temukan? Sedih saya," ujar Benny.

Baca juga: Firli Bahuri: Kalau Ada yang Sembunyikan Harun Masiku, Kita Tangkap!

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny k Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny k Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).
Ia kemudian membandingkan pengejaran terhadap Harun Masiku dengan perburuan teroris.

"Kasus terorisme besar, tiga kali 24 jam gampang sekali dapatnya, masak Masiku...Aduh kuman di seberang lautan bisa kita lihat, gajah di depan mata saya, enggak bisa aku lihat," lanjut dia.

Kepada pimpinan KPK yang hadir dalam rapat kerja, Benny pun meminta agar Harun dapat segera ditangkap.

Benny mengatakan, penangkapan harun perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan kesan di masyarakat bahwa partai penguasa sedang melakukan pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.

Baca juga: Kasus Harun Masiku, Ombudsman Panggil Dirjen Imigrasi

"Jangan ada kesan Masiku dan partai penguasa, lalu KPK lumpuh. Ini adalah momentum KPK punya otonomi atau tidak, di bawah tekanan penguasa atau tidak," ujar Benny.

Sontak, sesama anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan angkat bicara.

Ia menekankan bahwa rapat kerja bersama KPK ini mengatasnamakan Komisi III DPR, bukan rapat fraksi partai politik tertentu.

Oleh sebab itu, Trimedya meminta Benny tidak perlu membawa-bawa partai politik tertentu dalam rapat tersebut.

Baca juga: Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Wakil ketua Komisi III DPR Trimedya PanjaitanKOMPAS.com/Sabrina Asril Wakil ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan
"Jadi apa yang kita sampaikan, kalau kita sudah di Komisi III, tidak ada partai-partai lagi. Yang ada partai Komisi III. Kita harus konsekuen bicara itu," kata Trimedya.

"Kita boleh kejar orangnya, tapi tolong jangan sebut (partainya). Jadi melalui pimpinan, kami keberatan dengan sikap Benny sampai sebut seperti itu, ya," lanjut dia.

Mendengar protes Trimedya, Benny kembali berbicara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com