Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I: Pemerintah Tak Boleh Dipermainkan Abu Sayyaf

Kompas.com - 21/01/2020, 15:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah mengutamakan keselamatan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata asal Filipina, Abu Sayyaf

Kelima WNI itu diculik di perairan Sabah, Malaysia, Kamis (16/1/2020).

Kharis mengatakan, pemerintah tak boleh dipermainkan oleh kelompok Abu Sayyaf yang sudah berulang kali menyandera WNI.

"Kita juga tidak mau kemudian dimain-mainkan oleh mereka (kelompok Abu Sayyaf). Jadi, ada kesan penculikan ini selalu berulang, saya berharap pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan dalam hal ini menteri luar negeri," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: 5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Kharis meminta, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dapat berkoordinasi dengan negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura dan Filipina untuk mengantisipasi tindakan kelompok Abu Sayyaf.

Ia mengatakan, pemerintah harus membangun diplomasi dengan negara-negara tetangga agar strategi penyanderaan kelompok Abu Sayyaf dapat dihentikan.

"Saya kira harus cari terobosan agar tujuan mereka menyandera untuk mencari duit itu harus bisa dihentikan, sehingga mereka tidak melakukan penyanderaan lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Kharis optimistis pemerintah Indonesia dapat menyelamatkan dan memulangkan lima WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Ia kembali menegaskan, solusi dari peristiwa penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf adalah diplomasi.

"Jadi ya langkah diplomasi menjadi solusi dari ini semuanya, makanya perlu terobosan diplomasi dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan, kelompok Abu Sayyaf sebagai pelaku penculikan lima WNI di Perairan Sabah, Malaysia, Kamis (16/1/2020).

"Kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 WNI di Perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 20.00 waktu setempat terkonfirmasi sebagai kasus penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf," demikian bunyi keterangan tertulis Kemenlu, Selasa (21/1/2020).

Konfirmasi diperoleh Kemenlu melalui tiga WNI yang dilepas Kelompok Abu Sayyaf. Mereka memastikan kelima WNI yang disandera dibawa oleh kelompok tersebut.

Konfirmasi didapat ketika kapal ikan dengan nomor registrasi SSK 00543/F terlihat masuk kembali ke Perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah dari arah Filipina pada 17 Januari 2020 pukul 21.10 waktu setempat.

Baca juga: Kemenlu: Kelompok Abu Sayyaf yang Culik 5 WNI di Perairan Malaysia

Adapun kelima orang WNI yang masih hilang yakni Arsyad bin Dahlan (42) selaku juragan, Arizal Kastamiran (29), La Baa (32), Riswanto bin Hayono (27), dan Edi bin Lawalopo (53).

Belakangan diketahui, berdasarkan informasi dari keluarga, seorang WNI yang masih berusia 11 tahun, Mohamad Khairuddin, juga ikut menjadi korban penculikan. Saat kejadian, ia sedang ikut mencari ikan bersama pamannya Arsyad bin Dahlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com