Wakil Ketua Komisi VIII Dukung Pembuatan RUU Mitigasi Perubahan Iklim

Kompas.com - 08/01/2020, 12:34 WIB
Sejumlah titik longsor yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. Longsoran itu disebut menjadi penyebab banjir bandang dahsyat menerjang enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Rabu (1/1/2020). KOMPAS.COM/ACEP NAZMUDINSejumlah titik longsor yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. Longsoran itu disebut menjadi penyebab banjir bandang dahsyat menerjang enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Rabu (1/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendukung usulan Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mitigasi Perubahan Iklim.

Menurut Ace, RUU Mitigasi Perubahan Iklim dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah sesuai prosedur yang disepakati DPR periode 2019-2024.

Ace mengatakan, mitigasi bencana tidak hanya berimplikasi pada aspek kebencanaan, tetapi berpengaruh pada aspek lain seperti pertanian.

"Jadi soal mitigasi perubahan iklim atau climate change seharusnya dibahas bersama-bersama dengan Komisi VII atau Komisi IV yang membidangi linkungan atau pertanian dan kelautan," kata Ace saat dihubungi wartawan, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Curah Hujan Ekstrem, Koalisi Masyarakat Sipil Minta RUU Perubahan Iklim Dibahas dan Disahkan

Ace juga mengatakan, saat ini, Komisi VIII tengah merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Menurut dia, secara kelembagaan pengorganisasian manajemen kebencanaan di Indonesia masih perlu disinergikan antarlembaga terkait.

"Selain itu, mitigasi bencana kita belum menjadi orientasi pembangunan kita. Tata ruang wilayah kita belum memperhatikan aspek pencegahan bencana. Masih banyak misalnya pemukiman yang berada di daerah rawan bencana," ujarnya.

Baca juga: Kunjungi Korban Banjir, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Penyembuhan Trauma Anak

Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengunjungi para pengungsi akibat banjir di GOR Pangadegan, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Kehadiran Bambang di tempat pengungsian ikut dihadiri Camat Pancoran M Rizki Adhari, anggota Gerakan Kebangsaan Bangun Solidaritas (Gerak BS), Pemuda Pancasila, SOKSI, Baladhika Karya, dan Wanita Swadiri. 

Bambang mengatakan, jangan sampai bencana banjir menjadi trauma bagi anak-anak. Oleh karena itu, pemberian trauma healing menjadi langkah yang harus dilakukan.

"Jika saja mitigasi bencana bisa dilakukan sejak jauh-jauh hari, kita bisa meminimalisasi korban anak. Jangan sampai musibah ini membekas menjadi trauma di benak mereka. Trauma healing menjadi hal yang urgent diberikan kepada mereka," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).

Selain itu, Bambang mengusulkan, pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan membuat Rancangan Undang-Undang Mitigasi Perubahan Iklim, agar Indonesia memiliki perencanaan terkait perubahan iklim.

"Singapura punya perencanaan hingga 100 tahun dalam menghadapi perubahan iklim dan memastikan negaranya tak tenggelam akibat pasang air laut. Tak sekadar rencana, namun eksekusinya juga dijalankan," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

Nasional
UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Kasus ABK yang Dilarung ke Perairan Somalia, Polda Jateng Akan Periksa Saksi Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X