Wakil Ketua Komisi VIII Dukung Pembuatan RUU Mitigasi Perubahan Iklim

Kompas.com - 08/01/2020, 12:34 WIB
Sejumlah titik longsor yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. Longsoran itu disebut menjadi penyebab banjir bandang dahsyat menerjang enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Rabu (1/1/2020). KOMPAS.COM/ACEP NAZMUDINSejumlah titik longsor yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. Longsoran itu disebut menjadi penyebab banjir bandang dahsyat menerjang enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Rabu (1/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendukung usulan Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mitigasi Perubahan Iklim.

Menurut Ace, RUU Mitigasi Perubahan Iklim dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah sesuai prosedur yang disepakati DPR periode 2019-2024.

Ace mengatakan, mitigasi bencana tidak hanya berimplikasi pada aspek kebencanaan, tetapi berpengaruh pada aspek lain seperti pertanian.

"Jadi soal mitigasi perubahan iklim atau climate change seharusnya dibahas bersama-bersama dengan Komisi VII atau Komisi IV yang membidangi linkungan atau pertanian dan kelautan," kata Ace saat dihubungi wartawan, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Curah Hujan Ekstrem, Koalisi Masyarakat Sipil Minta RUU Perubahan Iklim Dibahas dan Disahkan

Ace juga mengatakan, saat ini, Komisi VIII tengah merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Menurut dia, secara kelembagaan pengorganisasian manajemen kebencanaan di Indonesia masih perlu disinergikan antarlembaga terkait.

"Selain itu, mitigasi bencana kita belum menjadi orientasi pembangunan kita. Tata ruang wilayah kita belum memperhatikan aspek pencegahan bencana. Masih banyak misalnya pemukiman yang berada di daerah rawan bencana," ujarnya.

Baca juga: Kunjungi Korban Banjir, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Penyembuhan Trauma Anak

Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengunjungi para pengungsi akibat banjir di GOR Pangadegan, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Kehadiran Bambang di tempat pengungsian ikut dihadiri Camat Pancoran M Rizki Adhari, anggota Gerakan Kebangsaan Bangun Solidaritas (Gerak BS), Pemuda Pancasila, SOKSI, Baladhika Karya, dan Wanita Swadiri. 

Bambang mengatakan, jangan sampai bencana banjir menjadi trauma bagi anak-anak. Oleh karena itu, pemberian trauma healing menjadi langkah yang harus dilakukan.

"Jika saja mitigasi bencana bisa dilakukan sejak jauh-jauh hari, kita bisa meminimalisasi korban anak. Jangan sampai musibah ini membekas menjadi trauma di benak mereka. Trauma healing menjadi hal yang urgent diberikan kepada mereka," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).

Selain itu, Bambang mengusulkan, pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan membuat Rancangan Undang-Undang Mitigasi Perubahan Iklim, agar Indonesia memiliki perencanaan terkait perubahan iklim.

"Singapura punya perencanaan hingga 100 tahun dalam menghadapi perubahan iklim dan memastikan negaranya tak tenggelam akibat pasang air laut. Tak sekadar rencana, namun eksekusinya juga dijalankan," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X