Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Bantah Pemerintah RI Diam Soal Muslim Uighur

Kompas.com - 27/12/2019, 17:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membantah bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, tak melakukan upaya apapun terkait isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim di Uighur, China.

Retno mengatakan, sudah banyak upaya yang pihaknya lakukan untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau dikatakan bahwa kita tidak melakukan sesuatu itu tidak benar," kata Retno saat ditemui di kantor Kementerian Koordonator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Soal Uighur, Moeldoko Sebut RI Tak Intervensi Urusan Dalam Negeri China

Menurut Retno, persoalan Muslim Uighur bukanlah hal baru.

Sejak lama, pemerintah Indonesia pun telah berkomunikasi dengan pemerintah China untuk membahas persoalan tersebut.

Retno mengklaim pernah melakukan pertemuan dengan duta besar negeri Tirai Bambu itu.

Pada 16 Desember 2019 kemarin, Retno bertemu Menteri Luar Negeri China. Kemudian, pada 23 Desember 2019, Dirjen Pasifik Asia Kemenlu juga bertemu dengan Dubes China.

Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di Uighur, serta pandangan pemerintah Indonesia terkait masalah tersebut.

"Prinsipnya adalah bahwa kita menyampaikan antara lain pentingnya untuk terus menghormati kebebasan beragama," kata Retno.

Pertemuan-pertemuan itu, lanjut Retno, selalu ia informasikan melalui akun Twitter pribadinya.

Oleh karenanya, jika ada pihak yang menyebut pemerintah tak berupaya apapun, Retno meminta supaya pihak tersebut mengecek akun Twitternya.

"Cek rekam jejak digital apa yang pernah kita sampaikan ke pemerintah China," kata dia.

Baca juga: Terkait Muslim Uighur, Mahfud MD Jelaskan Maksud dari Diplomasi Lunak

PBB dan sejumlah kelompok HAM memprediksi, ada satu juta orang, sebagian besar Muslim Uighur, ditahan di kamp di Xinjiang.

Sebuah dokumen yang dirilis pada November lalu sempat mengungkapkan bagaimana penanganan yang dilakukan Beijing terhadap etnis minoritas itu.

China membantah telah melakukan kekerasan terhadap Uighur, dan beralasan mereka berusaha melakukan kampanye anti-terorisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com