Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Kompas.com - 14/12/2019, 16:55 WIB
Seorang siswa menguap saat mengikuti upacara penyambuatan peserta didik baru pada hari pertama masuk sekolah di SD Muhammadiyah 5 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2019/2020 itu dilaksanakan secara serentak di Indonesia. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARSeorang siswa menguap saat mengikuti upacara penyambuatan peserta didik baru pada hari pertama masuk sekolah di SD Muhammadiyah 5 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2019/2020 itu dilaksanakan secara serentak di Indonesia.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim disebut ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membahagiakan di sekolah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana mengatakan, hal itu merupakan salah satu pertimbangan dihapusnya ujian nasional yang tercantum dalam program Merdeka Belajar.

"Pak Nadiem atau kami dari Kemendikbud ingin menciptakan suasana belajar di sekolah yang happy," kata Erlangga dalam diskusi bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN" di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).

"Makanya tag-nya adalah Merdeka Belajar bahwa pendidikan itu harus menciptakan suasana yang membahagiakan," ujar Erlangga.

Baca juga: Saat Nadiem Wacanakan Ganti Sistem Ujian Nasional...

Erlangga mengakui, selama ini UN telah menjadi momok bagi murid sekolah. Akibatnya, tidak sedikit murid hingga orangtua murid yang stres saat menghadapi UN.

Dia menambahkan, Kemendikbud juga kerap menerima keluhan terkait suasana belajar yang dinilai tidak menyenangkan karena para murid tertekan untuk mendapat skor tinggi.

"Akhirnya yang berjamuran kan lembaga-lembaga bimbingan belajar. Lalu kemudian siapa yang paling untung? Tentu bukan siswanya tapi berbagai macam pihak yang memang bisa melihat ada potensi ini," kata Erlangga.

Diberitakan sebelumnya, Kemendikbud telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar".

Baca juga: Nadiem Makarim Tetapkan Program Merdeka Belajar, Salah Satunya Hapus UN

Salah satu kebijakannya adalah menghapus sitem Ujian Nasional mulai 2021 mendatang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, UN tahun 2020 akan menjadi UN terakhir.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar Nadiem.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X