Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra Sebut Penunjukan Jubir Partai Terkait Tata Krama

Kompas.com - 09/12/2019, 15:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penunjukan lima juru bicara partai merupakan bagian dari upaya agar partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu memiliki tata krama dan lebih tertib.

"Kalau ada formalisasi mereka yang jadi jubir, mereka yang tidak jadi jubir, itu bentuk formalisasi saja supaya partai itu ada tata tertibnya atau tata kramanya. Seperti halnya presiden, pada hakikatnya semua menteri itu kan jubir presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Muzani mengatakan, selaku sekjen, ia tidak memiliki hak untuk melarang para kader yang berbicara atas nama partai.

Namun, kata dia, para kader memiliki kewenangan untuk berbicara di komisi masing-masing di parlemen.

"Ya di luar dari itu kami enggak punya hak untuk melarang. Karena mereka sesungguhnya punya kewenangan untuk bicara di komisinya, untuk bicara di dapilnya," ujarnya.

Baca juga: Penunjukan 5 Jubir Gerindra karena Arif Poyuono Kerap Miskomunikasi

Lebih lanjut, Muzani mengatakan, penunjukan juru bicara itu adalah bagian dari proses mutasi di internal partai.

"Ini kan bagian dari tour of duty, proses pergiliran di dalam internal partai, karena tour of duty tentu ada yang diangkat, ada yang tergantikan," pungkasnya.

Baca juga: Prabowo Tunjuk Lima Jubir Gerindra, Habiburokhman: Biar Tak Offside

Sebelumnya, Prabowo Subianto menunjuk lima orang juru bicara. Kelima jubir ini nantinya bertugas untuk menyampaikan informasi dan sikap resmi Gerindra.

"Untuk memudahkan rekan-rekan media mendapatkan informasi sikap resmi Partai Gerindra, maka Pak Prabowo telah menunjuk jubir, yaitu Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Habiburokhman, Ahmad Riza Patria," kata Juru Bicara Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, melalui keterangan tertulis, Jumat (6/12/2019).

Dasco mengatakan, kelima jubir ini bakal dievaluasi langsung oleh Prabowo secara berkala.

Hasil evaluasi tersebut kemudian akan digunakan menentukan langkah selanjutnya, mengurangi, menambah, atau mengubah jubir, jika memang diperlukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com