Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BUMN Terlalu Gemuk, Sekjen PDI-P Minta Erick Thohir Lakukan Restrukturisasi

Kompas.com - 08/12/2019, 18:32 WIB
Devina Halim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan restrukturisasi.

Sebab, Hasto berpandangan, BUMN seringkali terlalu "gemuk" dengan anak perusahaan.

Anak perusahaan tersebut juga seringkali tidak terkait dengan inti bisnis perusahaan BUMN.

"BUMN seringkali terlalu gemuk dengan anak perusahaan, cucu perusahaan tidak terkait dengan bisnis usaha itu," kata Hasto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/12/2019).

Baca juga: Erick Thohir Akan Copot Semua Pejabat Garuda yang Terlibat Penyelundupan Harley

Ia menilai, inti atau core bisnis yang digeluti perusahaan BUMN harus dikembangkan.

Hasto berharap, Erick Thohir melakukan konsolidasi untuk mengatasi gemuknya BUMN tersebut.

"Di luar itu yang tidak terkait dengan bisnisnya, sebenarnya juga bisa dilakukan proses konsolidasi BUMN harus dilihat secara menyeluruh agar BUMN fokus dalam ruang lingkup bisnis yang dimasukinya, tangguh dalam bisnis yang dimasukinya itu," katanya.

Baca juga: Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan akan memperbaiki lini bisnis perusahaan-perusahaan pelat merah.

Hal tersebut dilakukan agar perusahaan BUMN berfokus pada core bisnisnya masing-masing.

Erick sempat bingung mengetahui banyaknya perusahaan BUMN yang memiliki bisnis hotel. Padahal, inti bisnisnya bukanlah di bidang perhotelan.

"Semua BUMN nih punya bisnis hotel. Nah, ini kenapa kita harus konsolidasi semua sesuai dengan core bisnisnya," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

10 perusahaan BUMN yang memiliki hotel yaitu PT Pertamina, PT Pegadaian, PT PANN Multi Finance, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura Airport, PT Adhi Karya, PT Krakatau Steel, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT KAI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com