Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kompas.com - 07/12/2019, 20:16 WIB
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengadakan aksi singkat di sekitar Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019), dalam rangka mendesak Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. KOMPAS.com/Devina HalimSejumlah lembaga swadaya masyarakat mengadakan aksi singkat di sekitar Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019), dalam rangka mendesak Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan Irjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Bareskrim Polri yang baru diharapkan dapat mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Setara Institute menyarankan dua rekomendasi bagi Kabareskrim Irjen Listyo Sigit Prabowo agar kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu segera tuntas.

Direktur Riset Setara Institute Halili menuturkan, saran pertama adalah penanganan kasus Novel harus dijauhkan dari tendensi politik.

Halili meyakini, lamanya penanganan kasus Novel selama ini akibat tingginya tensi politik.

Baca juga: Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Dia menduga, kasus itu  tak kunjung terungkap akibat keterlibatan 'orang kuat' di lingkaran Polri untuk menghambat penanganan kasus tersebut.

"Saya termasuk yang sangat yakin bahwa ada dimensi politik kuat dalam kasus Novel. Tidak hanya tindakan kriminal biasa, kalau tidak karena melibatkan 'orang kuat', saya kira kasus ini akan selesai jauh-jauh hari," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (7/12/2019).

Dia mengungkapkan, agar tidak ada tekanan politik, maka Listyo Sigit perlu melakukan penanganan dengan kacamata hukum murni.

Penanganan hukum murni diyakini dapat melahirkan pengungkapan secara adil.

Baca juga: Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Sebaliknya, Jokowi menjadi orang yang paling dirugikan apabila penanganan masih mempertimbangkan tendensi politik.

"Kalau tendensi politik itu digunakan, kan sebenarnya yang paling tidak diuntungkan kan Pak Jokowi, seakan-akan yang berkepentingan kasus ini kan Bapak Jokowi," kata Halili.

Sedangkan, saran kedua berupa inisiatif Listyo Sigit Prabowo itu sendiri.

Dia mengatakan, penunjukan Listyo juga harus dibaca sebagai upaya penjernihan atas stigma publik yang menganggap penguasa menggunakan hukum untuk kepentingan politik.

Namun demikian, Listyo Sigit Prabowo juga harus menyadari bahwa publik telah lama menanti agar kasus tersebut segera rampung.

"Tetapi jangan lupa, dukungan publik untuk konteks ini mestinya sudah harus dibaca sebagai dukungan politik. Maksud saya, kalau misalnya untuk penegakan hukum (kasus Novel) membutuhkan energi politik, energi politik itu cukup publik dan Presiden," kata dia.

"Saya kira cukuplah energi politik dari publik dan Presiden untuk menggunakan hukum semurni-murninya dalam rangka penyelasaian kasus ini," kata Halili.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X