Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif

Kompas.com - 29/11/2019, 18:45 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sebaiknya waktu kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 diperpendek untuk meningkatkan efektivitas elektoral.

Hal tersebut ia sampaikan usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

“Saya sudah meminta sebaiknya agenda kampanye ini bisa dipendekkan ya waktunya. Monggo itu nanti bisa ditanyakan kepada Komisi II dan KPU ya untuk lebih jelasnya,” tutur Puan, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sebab, lanjut Puan, semua pihak paham bahwa panjangnya durasi kampanye dan penyelenggaraan pilkada yang berbulan-bulan itu akan menguras energi, bukan hanya peserta tapi juga penyelenggaranya.

KPU sendiri sudah melaporkan, agenda kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung paling lama yaitu 70 hari. Selain itu, rangkaian agenda Pilkada 2020 sudah akan dimulai sejak Desember 2019 nanti.

Baca juga: Dukung Revisi UU Pilkada dan Pemilu, Bawaslu Serahkan Daftar Persoalan ke DPR

Adapun, usulan tersebut mengacu pada agenda pemilu sebelumnya yang menurut Puan tak luput dari masalah dan memiliki banyak hal yang perlu dievaluasi.

Terkait Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan serentak itu, Puan berharap ada perbaikan tata kelola penyelenggaraan dan sosialisasi pemilu di tiap daerah.

“Sehingga, sosialisasi KPU kepada masyarakat dan partai politiknya, bukan hanya kemudian memberikan alat-alat atribut, namun juga bisa memberikan sosialisasi terkait substansi mengenai pilkadanya kepada masyarakat dan partai politik” jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com