Bertemu Pimpinan MPR, PKS Akan Beri Pandangan soal Wacana Amendemen

Kompas.com - 26/11/2019, 10:46 WIB
Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Pipin Sopian mengatakan, PKS akan menyampaikan pandangan perihal wacana amendemen UUD 1945 saat bertemu pimpinan MPR pada Selasa (26/11/2019) siang.

"Insya Allah hari ini pimpinan MPR akan silaturahim dengan pimpinan DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Agenda yang akan dibahas selain persoalan bangsa juga tentang wacana amendemen UUD Tahun 1945," ujar Pipin dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa.

"Dari PKS akan mendengarkan paparan dari pimpinan MPR dan menyampaikan pandangan kami terkait wacana amandemen tersebut," kata dia.

Menurut Pipin, sesuai informasi dari pihak MPR, pimpinan MPR yang akan hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Bambang Soesatyo, Ahmad Muzani, Arsul Sani, dan Hidayat Nur Wahid.

Baca juga: Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Rombongan akan diterima oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, Sekretaris Majelis Syuro DPP PKS Untung Wahono.

Akan hadir juga Ketua Dewan Syariah Pusat DPP PKS Surahmah Hidayat dan Ketua Fraksi PKS MPR Tifatul Sembiring.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, silaturahim kebangsaan MPR ke sejumlah partai politik terkait rencana amendemen UUD 1945 masih akan terus berlanjut.

Sebab, hingga saat ini belum disepakati apa yang diamendemen dalam konstitusi.

"Karena dari beberapa bulan saya menjadi ketua MPR, ada lima wacana yang berkembang. Pertama perubahan terbatas amendemen, kedua penyempurnaan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Ketiga perubahan menyeluruh, keempat kembali ke UUD yang asli dan yang kelima tidak perlu amandemen. Kan gitu," ujar dia.

Baca juga: MPR Lanjutkan Safari ke Parpol demi Kepastian Amendemen UUD 1945

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Nasional
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X