Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 22/11/2019, 11:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengungkapkan, Kementerian Agama akan berhati-hati dalam menangani pondok pesantren yang terindikasi terpapar radikalisme.

Fachrul mengatakan, pihaknya akan berupaya membina pondok pesantren yang terindikasi radikalisme alih-alih membubarkannya.

"Nanti kita amati pelan-pelan, kita enggak serta merta akan membubarkan. Ada indikasi kan kita coba bina dengan baik. Kita selalu mencoba semuanya dengan pendekatan, musyawarah," kata Fachrul di Kantor Kemenag, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Menteri Agama: PNS yang Terpapar Radikalisme seperti Musuh Dalam Selimut

Fachrul menuturkan, pihaknya akan terus mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesailan masalah, termasuk masalah radikalisme di pondok pesantren.

"Kalau nanti sewaktu-waktu memang ga bisa, nanti kita ada langkah-langkah hukum. Tapi kita hindari lah sedapat mungkin, semua kan saudara kita dan itu yang kita lakukan selama ini," ujar Fachrul.

Sementera itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menyebut ada dua pondok pesantren di Indonesia yang terinsikasi terpapar radikalisme.

Baca juga: [VIDEO] Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kamaruddin menyatakan, angka tersebut didapat dari penelusuran Kemenang atas temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Setelah ditindaklanjuti oleh litbang ternyata tidak banyak ya, kalau tidak salah ya, hanya ada dua yang terindikasi saja atau yang berpotensi dari sekian nama. Kalau enggak salah ada 16 dari BNPT setelah ditindaklanjuti oleh Litbang dilakukan penelitian hanya dua," kata Kamaruddin.

Kamaruddin mengaku belum tahu nama dua pondok pesantren tersebut beserta lokasinya. Ia menambahkan, dua pondok pesantren itu punya hanya sebagian kecil dari puluhan ribu pesantren yang ada di Indonesia.

Kompas TV Menteri Agama, Fachrul Razi, menyatakan akan dibentuk satgas, untuk menangani radikalisme yang ada di lingkungan aparatur sipil negara. Pembentukan satgas sesuai putusan sebelas menteri dan sebelas lembaga, untuk menangkal radikalisme dan meningkatkan wawasan kebangsaan.<br /> <br /> Satgas dibentuk untuk mengawasi ASN yang terpapar radikalisme. Jika terbukti, yang bersangkutan akan diproses oleh satgas. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, mengajak seluruh kementerian, dan masyarakat lebih waspada dan aktif melaporkan, jika ada kecurigaan atas pelaku teror. Termasuk juga dugaan radikalisme menyangkut ASN.<br /> <br /> Selain itu, BNPT menyebut banyak modus baru yang dikembangkan pelaku teror, sehingga upaya pencegahan harus lebih cepat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com