Menpan RB: Gaji PNS DKI Jakarta Tinggi karena Ikuti Kemampuan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menilai, tak masalah PNS di DKI Jakarta mendapat penghasilan yang lebih tinggi ketimbang daerah lain.

Sebab, tunjangan yang diberikan ke PNS memang menyesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Maka wajar jika DKI Jakarta yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi memberi tunjangan besar kepada para pegawainya.

"Enggak masalah. Karena di undang-undangnya itu semua sistem tunjangan-tunjangan kinerja itu ada kalimat disesuaikan dengan kemampuan daerah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

"Jadi kalau tunjangan kinerja seorang camat seorang kepala kelurahan, guru, seorang dokter puskesmas di DKI lebih tinggi dari daerah lain saya kira wajar," tuturnya.

Baca juga: BKD Benarkan Gaji PNS Baru DKI Bisa Mencapai Rp 28 Juta

Tjahjo yang juga mantan menteri dalam negeri ini menyebutkan, tak hanya PNS DKI yang mendapat penghasilan diatas rata-rata. Ada juga PNS di sejumlah daerah lain yang mendapat tunjangan cukup besar.

Lagi-lagi semuanya dikembalikan pada pendapatan dan kebijakan masing-masing daerah.

"Daerah di tingkat II, Badung, Kutai Kartanegara, itu yang PAD tinggi karena sumber anggaran dari pajak dan dari PNBP tinggi, dia bisa berikan kontribusi yang besar," ujarnya.

Tjahjo menyebutkan, saat ini pemerintah belum terpikir untuk menyeragamkan gaji dan tunjangan PNS di daerah. Ia menilai penyeragaman di satu sisi perlu, tapi di sisi lain potensi daerah berbeda.

"Kita belum arah sana. Kita jangka pendek ini menat reformasi birokrasi secara keselruhan dan hierarkis," kata dia.

Baca juga: Gaji PNS DKI Capai 28 Juta, Lulusan IPDN Berbondong-bondong Incar Posisi di Jakarta

Gaji PNS baru di DKI Jakarta yang mencapai Rp 28 juta ramai diperbincangkan publik.

Munculnya gaji puluhan juta tersebut keluar dari pernyataan Tjahjo sewaktu rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/11/2019).

Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir pun membenarkan perihal gaji tersebut.

Menurut Chaidir, perkiraan gaji Rp 28 juta tersebut bisa diterima jika yang bersangkutan menduduki jabatan struktural sehingga komponen tunjangannya akan bertambah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedelapan Belas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, besaran gaji PNS baru atau golongan III A, secara nasional sama. Adapun besaran untuk PNS dengan golongan III A adalah Rp 2.579.000.

Khusus DKI Jakarta, diberlakukan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang jumlahnya disesuaikan dengan jabatan. Jumlahnya mulai dari Rp 7.470.000 sampai Rp 19.710.000.