Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Kompas.com - 21/11/2019, 13:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius membantah pernyataan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menyebut bahwa 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme.

Bantahan itu disampaikan Suhardi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Kamis (21/11/2019).

"(Pernyataan Ryamizard) tidak akurat, " kata Suhardi menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Suhardi bercerita, sesaat setelah Ryamizard membuat pernyataan soal TNI yang terpapar radikalisme, dia dihubungi mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Baca juga: Di Peluncuran Buku Suhardi Alius, Ali Imron Bicara soal Deradikalikasi oleh BNPT

Kepada Suhardi, Wiranto mengklarifikasi pernyataan Ryamizard. Namun demikian, Suhardi mengaku tak tahu menahu dan tak punya data yang disampaikan Ryamizard.

"Hardi dari mana data itu?" ujar Suhardi menirukan pertanyaan Wiranto.

"Kami juga tidak tahu, Pak. Silakan Bapak tanya Pak Menhan karena kami juga tidak punya data itu," ucapnya.

Suhardi mengatakan, BNPT memang pernah mendapat kabar bahwa ada TNI yang terpapar radikalisme. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada data akurat yang diterima BNPT terkait hal tersebut.

"Jadi data tidak pernah kami dapatkan tapi kami dapatkan informasi-informasi," kata dia.

Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah. Bahkan, ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalime.

Baca juga: Tokoh Agama Bertemu Mahfud MD, Bahas Terorisme dan Radikalisme

Berdasarkan data yang dimiliki Kemhan, menurut Ryamizard, sebanyak sekitar 3 persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

"Kurang lebih 3 persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com