SOROT POLITIK

Pilkada Serentak 2020, Airlangga Prioritaskan Ketua DPD Golkar

Kompas.com - 16/11/2019, 14:57 WIB
Partai Golkar menetapkan musyawarah nasional (Munas) digelar pada 3 hingga 6 Desember 2019. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 14 dan 15 November 2019 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDIPartai Golkar menetapkan musyawarah nasional (Munas) digelar pada 3 hingga 6 Desember 2019. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 14 dan 15 November 2019 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.

KOMPAS.com - DPP Partai Golkar memprioritaskan pengurus DPD I dan DPD II untuk maju dalam Pilkada serentak 2020.

Dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang digelar 14 dan 15 November lalu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Golkar mengutamakan untuk memajukan kadernya dalam Pilkada.

“Partai Golkar memberi prioritas untuk ketua-ketua DPD tingkat I, tingkat II yang mempunyai elektabilitas tinggi untuk diusung dalam pilkada,” kata Airlangga dalam pernyataan tertulis, Sabtu (16/11/2019).


Baca juga: Golkar Targetkan Kuasai Mayoritas Daerah dalam Pilkada Serentak 2020

Untuk itu, Airlangga meminta seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi ataupun kabupaten/ kota membantu dan mendorong kader masing-masing untuk memenangi Pilkada 2020.

Ia menjelaskan, 270 daerah akan menggelar pilkada serentak tahun depan. Dengan demikian, kader Partai Golkar perlu penyiapan strategi untuk memenangi kompetisi itu.

“Kami di DPP tidak akan memberatkan kader sendiri. Tidak ada mahar-maharan,” ujar dia.

Selain itu, ia menambahkan, kaderisasi dan regenerasi di internal Partai Golkar merupakan keniscayaan.

Pembukaan Rapimnas Golkar di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Pembukaan Rapimnas Golkar di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

“Golkar harus mendorong kaderisasi dan regenerasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya saat pemenangan pemilu, melainkan untuk berperan menentukan kebijakan ke depan,” kata Airlangga.

Sejumlah kader muda Golkar saat ini menempati posisi strategis baik di lembaga legislatif maupun pemerintahan.

“Di masa mendatang, Golkar harus mendukung kader muda. Seperti salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni merekrut kader milenial,” ujarnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
LPSK Nilai Peran 'Justice Collaborator' Kasus Korupsi Belum Optimal

LPSK Nilai Peran "Justice Collaborator" Kasus Korupsi Belum Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X