Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Sebab Menguatnya Sikap Intoleransi di Indonesia Versi Polri

Kompas.com - 16/11/2019, 07:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Nusantara yang juga Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono menjelaskan tiga hal yang menjadi penyebab menguatnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir. 

Hal itu disampaikan Gatot dalam sebuah diskusi memperingati Hari Toleransi Internasional di Hotel Sahid, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Tema diskusi yakni "Meneguhkan Toleransi, Merawat Kebhinnekaan Indonesia."

Apa saja tiga penyebab intoleransi di Indonesia itu? Berikut paparannya. 

Baca juga: Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

1. Globalisasi

Penyebab pertama, kata Gatot, yakni perkembangan situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran, salah satunya toleransi.

"Memang ini tidak terlepas dari perkembangan global, globalisasi, demokratisasi, dan ilmu pengetahuan. Ini sangat berpengaruh pada perkembangan toleransi di negara kita ini," kata Gatot. 

"Globalisasi membuat nilai luhur ketimuran kita semakin tergerus." 

Baca juga: Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

2. Demokrasi yang didominasi "low class"

Penyebab kedua, iklim demokrasi Indonesia yang kurang ideal.

Menurut Gatot, demokrasi itu sangat ideal dalam kondisi sosial masyarakat yang kelas menengahnya dominan.

Akan tetapi, kondisi di Indonesia didominasi masyarakat kelas bawah (low class).

Masyarakat kelas bawah ini bisa digolongkan sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapat pendidikan, dalam ekonomi, dan lain sebagainya.

"Dalam demokrasi, masyarakat yang low class ini cenderung ingin melakukan suatu perubahan yang cepat, kritis, tetapi tidak rasional," ungkap Gatot. 

Baca juga: Ketum PSI Sebut Ancaman Terbesar Indonesia adalah Intoleransi

Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang didominasi masyarakat kelas bawah itu kemudian dianggap sebagai kondisi yang sebebas-bebasnya.

Terlebih lagi, kondisi Indonesia amat majemuk dari sisi agama, suku bangsa, etnis, budaya, dan sebagainya.

Lambat laun, perbedaan ini terus dicari celahnya sehingga muncul nilai primordialisme.

"Di sinilah muncul tindakan-tindakan intoleransi terhadap sesama," lanjut Gatot.

Baca juga: Ini Wacana Bupati Bantul Cegah Kasus Intoleransi Kembali Terulang di Wilayahnya

3. Perkembangan medsos

Penyebab ketiga, perkembangan media sosial (medsos) yang sangat cepat.

Melalui perkembangan medsos ini, paham intoleran banyak disebarluaskan. 

"Kalau dulu orang mengajarkan paham radikal itu melalui cara pertemuan atau cara diskusi. Sekarang menggunakan medsos," katanya. 

"Bagaimana orang itu bisa intoleran? Belajar dari medsos. Bagaimana seseorang bisa jadi teroris? Belajar dari medsos." 

Menurut Gatot, perkembangan medsis menjadi tantangan bersama semua pihak memerangi intoleransi. Sebab, selain sisi negatif, medsos juga mempunyai sisi positif yang bisa dimanfaatkan. 

"Yang negatif inilah yang perlu kita antisipasi, khususnya bagaimana kita membangun toleransi, baik lewat edukasi maupun langkah lain, " tambah Gatot.

Baca juga: Sikap Intoleransi akan Gerus Nilai Kebangsaan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com