Ini Tiga Sebab Menguatnya Sikap Intoleransi di Indonesia Versi Polri

Kompas.com - 16/11/2019, 07:36 WIB
Ketua Satgas Nusantara yang juga Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, saat mengisi diskusi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).  Ia mengungkapkan tiga hal penyebab intolerasi di Indonesia. KOMPAS.com/DIAN ERIKAKetua Satgas Nusantara yang juga Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, saat mengisi diskusi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). Ia mengungkapkan tiga hal penyebab intolerasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Nusantara yang juga Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono menjelaskan tiga hal yang menjadi penyebab menguatnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir. 

Hal itu disampaikan Gatot dalam sebuah diskusi memperingati Hari Toleransi Internasional di Hotel Sahid, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Tema diskusi yakni "Meneguhkan Toleransi, Merawat Kebhinnekaan Indonesia."

Apa saja tiga penyebab intoleransi di Indonesia itu? Berikut paparannya. 

Baca juga: Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

1. Globalisasi

Penyebab pertama, kata Gatot, yakni perkembangan situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran, salah satunya toleransi.

"Memang ini tidak terlepas dari perkembangan global, globalisasi, demokratisasi, dan ilmu pengetahuan. Ini sangat berpengaruh pada perkembangan toleransi di negara kita ini," kata Gatot. 

"Globalisasi membuat nilai luhur ketimuran kita semakin tergerus." 

Baca juga: Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

2. Demokrasi yang didominasi "low class"

Penyebab kedua, iklim demokrasi Indonesia yang kurang ideal.

Menurut Gatot, demokrasi itu sangat ideal dalam kondisi sosial masyarakat yang kelas menengahnya dominan.

Akan tetapi, kondisi di Indonesia didominasi masyarakat kelas bawah (low class).

Masyarakat kelas bawah ini bisa digolongkan sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapat pendidikan, dalam ekonomi, dan lain sebagainya.

"Dalam demokrasi, masyarakat yang low class ini cenderung ingin melakukan suatu perubahan yang cepat, kritis, tetapi tidak rasional," ungkap Gatot. 

Baca juga: Ketum PSI Sebut Ancaman Terbesar Indonesia adalah Intoleransi

Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang didominasi masyarakat kelas bawah itu kemudian dianggap sebagai kondisi yang sebebas-bebasnya.

Terlebih lagi, kondisi Indonesia amat majemuk dari sisi agama, suku bangsa, etnis, budaya, dan sebagainya.

Lambat laun, perbedaan ini terus dicari celahnya sehingga muncul nilai primordialisme.

"Di sinilah muncul tindakan-tindakan intoleransi terhadap sesama," lanjut Gatot.

Baca juga: Ini Wacana Bupati Bantul Cegah Kasus Intoleransi Kembali Terulang di Wilayahnya

3. Perkembangan medsos

Penyebab ketiga, perkembangan media sosial (medsos) yang sangat cepat.

Melalui perkembangan medsos ini, paham intoleran banyak disebarluaskan. 

"Kalau dulu orang mengajarkan paham radikal itu melalui cara pertemuan atau cara diskusi. Sekarang menggunakan medsos," katanya. 

"Bagaimana orang itu bisa intoleran? Belajar dari medsos. Bagaimana seseorang bisa jadi teroris? Belajar dari medsos." 

Menurut Gatot, perkembangan medsis menjadi tantangan bersama semua pihak memerangi intoleransi. Sebab, selain sisi negatif, medsos juga mempunyai sisi positif yang bisa dimanfaatkan. 

"Yang negatif inilah yang perlu kita antisipasi, khususnya bagaimana kita membangun toleransi, baik lewat edukasi maupun langkah lain, " tambah Gatot.

Baca juga: Sikap Intoleransi akan Gerus Nilai Kebangsaan

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Nasional
Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Nasional
Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Nasional
Penularan Covid-19 Lewat Udara Disebabkan oleh Mikro Droplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Penularan Covid-19 Lewat Udara Disebabkan oleh Mikro Droplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Nasional
Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Nasional
Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Nasional
Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Nasional
Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Nasional
Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Nasional
Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Nasional
Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X