Kompas.com - 16/11/2019, 07:36 WIB
Ketua Satgas Nusantara yang juga Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, saat mengisi diskusi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).  Ia mengungkapkan tiga hal penyebab intolerasi di Indonesia. KOMPAS.com/DIAN ERIKAKetua Satgas Nusantara yang juga Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono, saat mengisi diskusi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). Ia mengungkapkan tiga hal penyebab intolerasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Nusantara yang juga Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono menjelaskan tiga hal yang menjadi penyebab menguatnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir. 

Hal itu disampaikan Gatot dalam sebuah diskusi memperingati Hari Toleransi Internasional di Hotel Sahid, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Tema diskusi yakni "Meneguhkan Toleransi, Merawat Kebhinnekaan Indonesia."

Apa saja tiga penyebab intoleransi di Indonesia itu? Berikut paparannya. 

Baca juga: Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

1. Globalisasi

Penyebab pertama, kata Gatot, yakni perkembangan situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran, salah satunya toleransi.

"Memang ini tidak terlepas dari perkembangan global, globalisasi, demokratisasi, dan ilmu pengetahuan. Ini sangat berpengaruh pada perkembangan toleransi di negara kita ini," kata Gatot. 

"Globalisasi membuat nilai luhur ketimuran kita semakin tergerus." 

Baca juga: Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

2. Demokrasi yang didominasi "low class"

Penyebab kedua, iklim demokrasi Indonesia yang kurang ideal.

Menurut Gatot, demokrasi itu sangat ideal dalam kondisi sosial masyarakat yang kelas menengahnya dominan.

Akan tetapi, kondisi di Indonesia didominasi masyarakat kelas bawah (low class).

Masyarakat kelas bawah ini bisa digolongkan sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapat pendidikan, dalam ekonomi, dan lain sebagainya.

"Dalam demokrasi, masyarakat yang low class ini cenderung ingin melakukan suatu perubahan yang cepat, kritis, tetapi tidak rasional," ungkap Gatot. 

Baca juga: Ketum PSI Sebut Ancaman Terbesar Indonesia adalah Intoleransi

Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang didominasi masyarakat kelas bawah itu kemudian dianggap sebagai kondisi yang sebebas-bebasnya.

Terlebih lagi, kondisi Indonesia amat majemuk dari sisi agama, suku bangsa, etnis, budaya, dan sebagainya.

Lambat laun, perbedaan ini terus dicari celahnya sehingga muncul nilai primordialisme.

"Di sinilah muncul tindakan-tindakan intoleransi terhadap sesama," lanjut Gatot.

Baca juga: Ini Wacana Bupati Bantul Cegah Kasus Intoleransi Kembali Terulang di Wilayahnya

3. Perkembangan medsos

Penyebab ketiga, perkembangan media sosial (medsos) yang sangat cepat.

Melalui perkembangan medsos ini, paham intoleran banyak disebarluaskan. 

"Kalau dulu orang mengajarkan paham radikal itu melalui cara pertemuan atau cara diskusi. Sekarang menggunakan medsos," katanya. 

"Bagaimana orang itu bisa intoleran? Belajar dari medsos. Bagaimana seseorang bisa jadi teroris? Belajar dari medsos." 

Menurut Gatot, perkembangan medsis menjadi tantangan bersama semua pihak memerangi intoleransi. Sebab, selain sisi negatif, medsos juga mempunyai sisi positif yang bisa dimanfaatkan. 

"Yang negatif inilah yang perlu kita antisipasi, khususnya bagaimana kita membangun toleransi, baik lewat edukasi maupun langkah lain, " tambah Gatot.

Baca juga: Sikap Intoleransi akan Gerus Nilai Kebangsaan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Sebut Ide Mamfasilitasi Santri Bisa Mudik Bukan dari Wapres

Jubir Sebut Ide Mamfasilitasi Santri Bisa Mudik Bukan dari Wapres

Nasional
Cerita Pasien 01, Beratnya Hadapi Hujatan 'Netizen' Selepas Sembuh dari Covid-19

Cerita Pasien 01, Beratnya Hadapi Hujatan "Netizen" Selepas Sembuh dari Covid-19

Nasional
Penjelasan Jubir soal Aspirasi ke Wapres agar Santri Difasilitasi Saat Mudik Lebaran

Penjelasan Jubir soal Aspirasi ke Wapres agar Santri Difasilitasi Saat Mudik Lebaran

Nasional
UPDATE 23 April: 6.699.327 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.632.251 Dosis Pertama

UPDATE 23 April: 6.699.327 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.632.251 Dosis Pertama

Nasional
TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

Nasional
TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X