Kompas.com - 14/11/2019, 19:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, berharap Ketua Umum Partai Golkar mendatang terpilih sesuai Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar menetapkan musyawarah nasional (Munas) digelar mulai 3 Desember 2019 di Jakarta.

Salah satu agenda Munas Partai Golkar adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.

“Munas akan memilih dan menetapkan ketum Partai Golkar untuk lima tahun ke depan, harus dengan proses yang benar dan sesuai AD/ART yang mengatur soal ini,” kata Akbar saat Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Kamis (14/11/2019).

Sebagai informasi, pandangan itu ia sampaikan dalam rapat paripurna I Rapimnas Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah politisi Golkar saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019).Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah politisi Golkar saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Akbar menjelaskan, mekanisme voting bisa saja dilakukan apabila musyawarah mufakat tak bisa dilakukan.

“Catatan saya, jika proses tidak bisa ditempuh dengan musyawarah mufakat, maka terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara. Mekanisme itu sudah ada dan diatur dalam AD/ART,” ujarnya.

Akbar juga meminta DPP Partai Golkar menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

Salah satu agenda itu, ia menambahkan, yakni Pilkada serentak 2020.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

“Kita akan menghadapi Pilkada serentak. Insya Allah partai kita akan menjadi pemenang di seluruh daerah. Pilkada dan agenda-agenda politik lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, imbuh Akbar, Partai Golkar perlu mengevaluasi sistem kaderisasi yang bertujuan mencetak legislator atau kepala daerah dari internal organisasi.

“Harapan saya, rapimnas dan munas dapat berjalan tertib dan lancar. Pokok-pokok pikiran yang nanti dihasilkan dalam Munas, termasuk tema "Negara Kesejahteraan", harus dapat kita selenggarakan dengan baik,” kata dia.

Selain itu, Akbar menyarankan perubahan sistem politik pada pemilu 2024 mendatang.

“Gunakan kembali sistem konvensi,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Nasional
Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.