SOROT POLITIK

Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Tak Boleh Melenceng dari AD/ART

Kompas.com - 14/11/2019, 19:12 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019) Dok. Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, berharap Ketua Umum Partai Golkar mendatang terpilih sesuai Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar menetapkan musyawarah nasional ( Munas) digelar mulai 3 Desember 2019 di Jakarta.

Salah satu agenda Munas Partai Golkar adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.


“Munas akan memilih dan menetapkan ketum Partai Golkar untuk lima tahun ke depan, harus dengan proses yang benar dan sesuai AD/ART yang mengatur soal ini,” kata Akbar saat Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Kamis (14/11/2019).

Sebagai informasi, pandangan itu ia sampaikan dalam rapat paripurna I Rapimnas Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah politisi Golkar saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019).Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah politisi Golkar saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Akbar menjelaskan, mekanisme voting bisa saja dilakukan apabila musyawarah mufakat tak bisa dilakukan.

“Catatan saya, jika proses tidak bisa ditempuh dengan musyawarah mufakat, maka terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara. Mekanisme itu sudah ada dan diatur dalam AD/ART,” ujarnya.

Akbar juga meminta DPP Partai Golkar menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

Salah satu agenda itu, ia menambahkan, yakni Pilkada serentak 2020.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

“Kita akan menghadapi Pilkada serentak. Insya Allah partai kita akan menjadi pemenang di seluruh daerah. Pilkada dan agenda-agenda politik lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, imbuh Akbar, Partai Golkar perlu mengevaluasi sistem kaderisasi yang bertujuan mencetak legislator atau kepala daerah dari internal organisasi.

“Harapan saya, rapimnas dan munas dapat berjalan tertib dan lancar. Pokok-pokok pikiran yang nanti dihasilkan dalam Munas, termasuk tema "Negara Kesejahteraan", harus dapat kita selenggarakan dengan baik,” kata dia.

Selain itu, Akbar menyarankan perubahan sistem politik pada pemilu 2024 mendatang.

“Gunakan kembali sistem konvensi,” ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X