SOROT POLITIK

Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Tak Boleh Melenceng dari AD/ART

Kompas.com - 14/11/2019, 19:12 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019) Dok. Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, berharap Ketua Umum Partai Golkar mendatang terpilih sesuai Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar menetapkan musyawarah nasional ( Munas) digelar mulai 3 Desember 2019 di Jakarta.

Salah satu agenda Munas Partai Golkar adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.

“Munas akan memilih dan menetapkan ketum Partai Golkar untuk lima tahun ke depan, harus dengan proses yang benar dan sesuai AD/ART yang mengatur soal ini,” kata Akbar saat Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Kamis (14/11/2019).

Sebagai informasi, pandangan itu ia sampaikan dalam rapat paripurna I Rapimnas Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah politisi Golkar saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019).Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah politisi Golkar saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Akbar menjelaskan, mekanisme voting bisa saja dilakukan apabila musyawarah mufakat tak bisa dilakukan.

“Catatan saya, jika proses tidak bisa ditempuh dengan musyawarah mufakat, maka terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara. Mekanisme itu sudah ada dan diatur dalam AD/ART,” ujarnya.

Akbar juga meminta DPP Partai Golkar menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

Salah satu agenda itu, ia menambahkan, yakni Pilkada serentak 2020.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

“Kita akan menghadapi Pilkada serentak. Insya Allah partai kita akan menjadi pemenang di seluruh daerah. Pilkada dan agenda-agenda politik lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, imbuh Akbar, Partai Golkar perlu mengevaluasi sistem kaderisasi yang bertujuan mencetak legislator atau kepala daerah dari internal organisasi.

“Harapan saya, rapimnas dan munas dapat berjalan tertib dan lancar. Pokok-pokok pikiran yang nanti dihasilkan dalam Munas, termasuk tema "Negara Kesejahteraan", harus dapat kita selenggarakan dengan baik,” kata dia.

Selain itu, Akbar menyarankan perubahan sistem politik pada pemilu 2024 mendatang.

“Gunakan kembali sistem konvensi,” ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X