SOROT POLITIK

Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Tak Boleh Melenceng dari AD/ART

Kompas.com - 14/11/2019, 19:12 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019) Dok. Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, berharap Ketua Umum Partai Golkar mendatang terpilih sesuai Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar menetapkan musyawarah nasional ( Munas) digelar mulai 3 Desember 2019 di Jakarta.

Salah satu agenda Munas Partai Golkar adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.

“Munas akan memilih dan menetapkan ketum Partai Golkar untuk lima tahun ke depan, harus dengan proses yang benar dan sesuai AD/ART yang mengatur soal ini,” kata Akbar saat Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Kamis (14/11/2019).

Sebagai informasi, pandangan itu ia sampaikan dalam rapat paripurna I Rapimnas Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah politisi Golkar saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019).Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah politisi Golkar saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Akbar menjelaskan, mekanisme voting bisa saja dilakukan apabila musyawarah mufakat tak bisa dilakukan.

“Catatan saya, jika proses tidak bisa ditempuh dengan musyawarah mufakat, maka terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara. Mekanisme itu sudah ada dan diatur dalam AD/ART,” ujarnya.

Akbar juga meminta DPP Partai Golkar menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

Salah satu agenda itu, ia menambahkan, yakni Pilkada serentak 2020.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

“Kita akan menghadapi Pilkada serentak. Insya Allah partai kita akan menjadi pemenang di seluruh daerah. Pilkada dan agenda-agenda politik lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, imbuh Akbar, Partai Golkar perlu mengevaluasi sistem kaderisasi yang bertujuan mencetak legislator atau kepala daerah dari internal organisasi.

“Harapan saya, rapimnas dan munas dapat berjalan tertib dan lancar. Pokok-pokok pikiran yang nanti dihasilkan dalam Munas, termasuk tema "Negara Kesejahteraan", harus dapat kita selenggarakan dengan baik,” kata dia.

Selain itu, Akbar menyarankan perubahan sistem politik pada pemilu 2024 mendatang.

“Gunakan kembali sistem konvensi,” ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X