Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Mahasiswa dan Dosen Harus Diberi Keleluasaan Sampaikan Kebenaran

Kompas.com - 14/11/2019, 17:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, guru besar, dosen, dan mahasiswa harus diberi keleluasaan untuk menyampaikan kebenaran.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

"Kita harus memberikan kelelulasan para guru besar terutama dosen termasuk mahasiswa untuk sampaikan apa saja atas nama kejujuran, kebenaran," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Pesan tersebut disampaikan Muhadjir ketika ia meminta pihak perguruan tinggi untuk tidak meninggalkan tiga marwah agar kampus atau universitas tak kehilangan jati dirinya.

Marwah tersebut adalah otonomi universitas atau kampus, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

"Mimbar akademik adalah hak mahasiswa, hak dosen, khususnya guru besar untuk menyampaikan apa saja penemuan dia terutama untuk kepentingan masyarakat luas tanpa ada beban dengan pertanggungjawaban dia secra akademik," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

"Jangan sampai ada pretensi-pretensi, terutama pretensi politik. Tapi godaan paling berisiko untuk jaga tiga marwah itu adalah godaan politik," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, apabila ingin agar pertumbuhan keilmuan di negeri ini berkembang, maka keleluasaan dari perguruan tinggi harus terbebas dari bermacam kungkungan.

"Teknologi akan jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka keleluasaan perguruan tinggi harus terbebas dari bermacam kungkungan terutama kebebasan akademiknya," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Oleh karena itu, dalam berbagai kondisi, pimpinan universitas diharapkannya bisa menjaga tiga marwah tersebut.

Sebab jika tidak, kata dia, maka masyarakat tidak bisa berharap ada elemen independen yang melihat segala sesuatu dengan jujur yang dalam hal ini ada di perguruan tinggi.

"Terutama untuk memberikan keseimbangan ketika negara dalam keadaan jalan yang tidak seharusnya," kata dia.

Kompas TV Serah terima jabatan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga berlangsung Hari ini (24/10). Menko PMK yang baru, Muhadjir Effendy akan melanjutkan tugas pendahulunya, Puan Maharani. Muhajir ingin terus mengembangkan nilai-nilai kehidupan, yaitu gotong royong, saling menghargai dan menghormati di tengah warga yang beragam. Sementara mantan Menko PMK, Puan Maharani berharap koordinasi kementerian di bawah Menko PMK yang baru akan lebih baik. #KabinetIndonesiaMaju #MenkoPMK #MuhadjirEffendy
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com