Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Kompas.com - 12/11/2019, 19:46 WIB
 Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ronny Sompie, saat memberikan keterangan di Hotel Shangrila, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.com Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ronny Sompie, saat memberikan keterangan di Hotel Shangrila, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny Sompie menegaskan, pihaknya belum pernah menerbitkan surat pencekalan terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

"Direktorat Jenderal Imigrasi belum pernah menerbitkan surat untuk menolak atau menangkal Habib Rizieq masuk ke Indonesia sampai saat ini," ujar Ronny dalam konferensi pers di Hotel Shangrila, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Mengenai paspor Rizieq, Ronny menyampaikan, paspor itu dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat tanggal 25 Februari 2016 dan berlaku hingga Februari 2021.

"Hingga kini (paspor yang dipegang Rizieq) masih berlaku," ujar Ronny. 


Baca juga: Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Dia pun menegaskan bahwa dokumen perjalanan paspor tersebut menjadi bagian dari perlindungan pemerintah kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk Rizieq. 

Lebih lanjut, dia menyampaikan, ketika seorang WNI datang ke negara lain, kondisinya tergantung dari pemerintah negara yang bersangkutan.

"Ketika beliau datang dan bertempat tinggal di sebuah negara di luar negeri, tergantung dari pemerintah negara-negara tersebut memberikan visa boleh masuk, kemudian memberikan izin tinggal kepada beliaunya," kata Ronny.

Dalam konteks Rizieq, menurut dia, yang bersangkutan keluar dari Indonesia sejak 27 April 2017.

Dengan kata lain, kata Ronny, sudah dua tahun lebih Rizieq meninggalkan Indonesia.

Menurut dia, jika sampai saat ini Rizieq masih bertahan di Arab Saudi, ini menjadi kewenangan dari pemerintah setempat.

"Apakah ini berkaitan dengan visa yang diberikan dan sebagainya, atau ada persoalan yang lain. Tentu ini menjadi kewenangan dari pemerintah Arab Saudi," kata dia. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X