Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Kompas.com - 12/11/2019, 19:44 WIB
Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARIPolitisi Partai Gerindra Sandiaga Uno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyatakan bahwa empat nama calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diajukan oleh partainya akan diputuskan oleh Partai Keadilan Sejahtera ( PKS).

"Keputusannya di PKS karena nanti PKS yang akan menggunakan usulan dari Gerindra sebagai tambahan pertimbangan," kata Sandiaga di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Sandiaga mengatakan, baik empat nama calon wagub yang diajukan Partai Gerindra maupun dua nama yang sebelumnya telah diajukan PKS akan diajukan bersama-sama oleh kedua partai tersebut ke DPRD DKI Jakarta.

Kendati belum ada pembahasan dengan DPD PKS DKI Jakarta, kata Sandi, berdasarkan pesan dari Ketua DPD DKI Partai Gerindra M Taufik, PKS telah mengonfirmasi usulan Gerindra tersebut.

Baca juga: Soal Usulan Cawagub, Anies Serahkan Keputusan di Tangan Partai

Bahkan, mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini memastikan bahwa komunikasi Partai Gerindra dengan PKS terkait hal ini lancar.

"Saya sudah sampaikan bahwa ini (tambahan empat nama calon wagub) adalah membantu proses. Sekarang DPRD DKI fokus untuk selesaikan anggaran. Saya diberi tahu Pak Taufik, nanti bulan Desember setelah anggaran selesai, ini akan dituntaskan," kata dia.

Diberitakan, Partai Gerindra menyodorkan empat nama untuk menempati posisi calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Dari empat nama itu, tiga merupakan kader Gerindra, yakni Arnes Lukman, Ferry Juliantono, dan Ahmad Riza Patria. Sementara seorang lainnya merupakan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Pengajuan empat nama tersebut dilakukan Partai Gerindra karena dua nama calon yang diajukan PKS sebelumnya, yakni Ahmad Syaikhu dan Yulianto, tidak dibahas DPRD DKI Jakarta.

Diketahui, sejak ditinggal Sandiaga Uno yang mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2019, posisi wakil gubernur DKI Jakarta belum terisi hingga saat ini. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X