Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspada, Sepekan ke Depan Diprediksi Hujan Angin Disertai Petir

Kompas.com - 11/11/2019, 11:19 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai curah hujan berintensitas tinggi disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah di Indonesia, beberapa waktu ke depan.

Hal itu imbas dari melemahnya intensitas siklon tropis "NAKRI" di Laut Cina Selatan.

"Daerah pertemuan dan belokan angin diidentifikasi terbentuk di wilayah Sumatra, Kalimantan dan Jawa," ujar Deputi Metereologi BMKG Mulyono R Prabowo yang dilansir dari www.setkab.go.id, Senin (10/11/2019).

Baca juga: Waspadai Potensi Hujan Angin di Jaksel dan Jaktim Senin Sore

Akibatnya, angin timur di selatan ekuator turut mengalami pelemahan dan dapat meningkatkan aliran massa udara basah dari Asia yang masuk ke wilayah Indonesia.

Mulyono menuturkan, kondisi atmosfer yang tidak stabil tersebut turut mendukung pertumbuhan awan hujan yang cukup signifikan dalam periode sepekan ke depan.

Daerah yang akan mengalami cuaca tersebut pada periode 11 hingga 14 November, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Delatan, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua.

Sedangkan periode 15 November hingga 17 November, yakni Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Utara dan Papua.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini di Jakarta dan Banten, Waspada Hujan dan Petir

Selain potensi hujan deras, potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter pada periode 11-17 November 2019 diperkirakan juga berpeluang terjadi di perairan barat Kepulauan Simeulue hingga Kepulauan Mentawai.

Kemudian, disusul Pulau Enggano, peraian barat Lampung, selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa sampai Pulau Lombok. Terakhir Samudra Hindia barat Sumatra hingga selatan NTB.

"Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan. Misalnya banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin," terang Mulyono. 

 

Kompas TV Pimpinan FPI Rizieq Shihab menunjukkan surat cekal dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi. Rizieq mengklaim karena surat cekal itu, Rizieq tak bisa pulang ke Indonesia karena alasan keamanan. Rizieq mengatakan: Jadi kedua surat ini merupakan bukti bukti nyata, real otentik, kalau saya memang dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dirinya akan mempelajari lebih dulu surat pencekalan Rizieq Shihab. Mahfud mengatakan akan memeriksa mengapa Rizieq dicekal dan apa masalahnya. Mahfud MD juga bertanya mengapa surat pencekalan itu baru ada sekarang suratnya. Mahfud MD mengatakan: Kita pelajari dulu kasusnya ya, saya tidak tahu persis apa masalahnya kenapa dicekal dan sebagainya. Kan sudah lama isu itu ya, kok baru sekarang suratnya ada, saya tidak tahu juga. #mahfudmd #rizieqshihab #suratcekal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com