Sering Buat Keputusan Berbeda, Sentra Gakkumdu Diminta Mencontoh KPK

Kompas.com - 07/11/2019, 19:50 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Alhamid mengkritik kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Menurut Muhammad, selama ini lembaga yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Kejaksaan, dan Kepolisian itu sering membuat keputusan internal yang berbeda.

Muhammad meminta Sentra Gakkumdu menjadi lembaga layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meskipun terdiri dari beberapa unsur, tetapi utuh menjadi satu lembaga.

"Sentra Gakkumdu harus seperti KPK. Penyidik dan penuntutnya harus benar-benar full time menjadi organ Bawaslu," kata Muhammad dalam sebuah diskusi di kawasan Karamat, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).


Muhammad mengatakan, selama ini, banyak kasus dugaan pelanggaran pemilu yang tidak selesai karena adanya pandangan yang berbeda antara Bawaslu, polisi, dan jaksa.

Bukan sekali saja terjadi, Bawaslu menyatakan suatu kasus sebagai pelanggaran pemilu, tetapi, polisi dan jaksa tidak menyatakan hal sama.

Hal ini, menurut Muhammad menyebabkan arus penanganan kasus dugaan pelanggaran pemilu menjadi berhenti.

"Makanya seperti sekarang ini, kayak traffic light yang macet," ujarnya.

Muhammad melanjutkan, ke depan, penyidik dari unsur kepolisian dan penuntut dari unsur jaksa yang akan ditugaskan ke Sentra Gakkumdu harus paham betul posisinya sebagai pengawas pemilu.

Hal ini untuk menghindari adanya argumen yang berbeda dalam tubuh Bawaslu.

"Mereka-mereka yang tergabung di organ Sentra Gakkumdu, harus dicuci otaknya dulu. Otak penyidik harus berubah menjadi otak pengawas, baru bertugas di Sentra Gakkumdu. Otaknya jaksa penuntut dicuci dulu menjadi otak pengawas baru bertugas di Sentra Gakumdu," kata Muhammad.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X