Jaksa Agung ST Burhanuddin Pernah Jabat Komisaris Utama PT Hutama Karya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Burhanuddin akan menjabat sebagai Jaksa Agung menggantikan Muhammad Prasetyo.

Burhanuddin merupakan jaksa agung yang berasal dari kalangan internal Korps Adhyaksa. Hal itu berbeda dengan pendahulunya, Prasetyo.

Sebelumnya, Prasetyo memang dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Prasetyo juga terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Prasetyo kemudian mundur saat dipilih menjadi Jaksa Agung.

Baca juga: ST Burhanuddin Ditunjuk Jokowi Jadi Jaksa Agung

Dilansir dari Tribunnews, Burhanuddin diketahui memulai kariernya di lingkungan kejaksaan pada tahun 1989 sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi.

Ia meraih gelar sarjana hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1980, magister hukum di Universitas Indonesia pada 2002, dan gelar doktor di bidang hukum pada 2006.

Sepanjang kariernya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulsel, hingga Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Setelah dari lingkungan kejaksaan, pria kelahiran Cirebon, 17 Juli 1959 ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya.

Adapun PT Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi dan penyedia jalan tol.

Baca juga: Tujuh Kriteria Jaksa Agung Ideal Versi FITRA dan IJRS

Burhanuddin menjabat sebagai komisaris utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-132/MBU/8/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015.

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri mengatakan, Burhanuddin otomatis mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya setelah jadi Jaksa Agung.

Pengumuman jajaran kabinet dilakukan tiga hari setelah Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik sebagai presiden di Gedung DPR/MPR kemarin, Minggu (20/10/2019).

Sebelumnya, Jokowi telah memanggil calon menteri ke Istana Kepresidenan selama dua hari, Senin hingga Selasa kemarin.

Sejumlah orang yang dipanggil ke Istana Kepresidenan diketahui ada yang berasal dari partai politik, ada juga yang berasal dari kalangan profesional.