Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Hormati Keputusan Prabowo Merapat ke Pemerintah

Kompas.com - 22/10/2019, 06:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menghargai keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Drajad yakin, Prabowo mempunyai pertimbangan sendiri sebelum akhirnya memutuskan merapat ke pemerintah.

"Kita hormati saja. Tentu Mas Prabowo punya pertimbangan-pertimbangan sendiri kenapa sampai mengambil pilihan politik tersebut," kata Drajad kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Prabowo Ditunjuk Jokowi jadi Menteri Bidang Pertahanan

Drajad menekankan, merapat atau tidaknya Prabowo dan Gerindra ke pemerintah adalah pilihan politik.

Partai politik lain termasuk PAN tidak berhak untuk mencampuri pilihan politik itu.

Drajad pun belum mengetahui bagaimana reaksi pendukung Prabowo dan Gerindra terkait hal tersebut. Menurut dia, waktu yang bakal menjawab.

"Apakah pilihan politik tersebut akan memberi manfaat atau malah kerugian netto bagi Indonesia? Only time will tell," kata Drajad.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Baca juga: Prabowo akan Urus Pertahanan, Bagaimana dengan Edhy Prabowo?

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," lanjut Prabowo. 

 

Kompas TV PDI Perjuangan lewat Sekjen Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP menghormati Prabowo Subianto yang dipanggil ke istana hari ini (21/10) untuk menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Ma&#39;ruf.<br /> <br /> Hasto menyatakan, dirinya meyakini bahwa Presiden Joko widodo Telah mempertimbangkan pilihannya dalam menyusun kabinet.<br /> <br /> Hasto menambahkan, nama yang dipilih presiden Jokowi pasti sesuai dengan prioritas program di setiap kementerian untuk mendukung pencapaian pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf amin 5 tahun ke depan. #PDIP #PrabowoSubianto #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com