Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Kompas.com - 16/10/2019, 18:35 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, koalisi partai politik pendukung pemerintah bakal mengalami pergeseran setelah adanya wacana bergabungnya Partai Gerindra.

"Jadi sekarang memang kita menyaksikan koalisi pemerintah itu tidak bisa permanen, cenderung tentatif. Sekarang semacam ada pergeseran peta politik jika Gerindra masuk ke koalisi pemerintahan," ujar Siti saat ditemui dalam acara seminar Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: 3 Sikap Politik Prabowo di Hadapan Ribuan Kader Gerindra

Siti menduga, jika nanti Gerindra masuk ke koalisi pemerintah, praktis oposisi tidak bisa berbuat banyak untuk check and balance di parlemen.

Di sisi lain, kecemburuan atau gesekan dalam parpol koalisi pemerintah akan terjadi jika Gerindra bergabung. Artinya, koalisi pemerintah saat ini akan sulit dipertahankan.

"Kecemburuan itu pasti dan dari beberapa partai kan sudah menunjukkan respons tersiratnya secara kritis jika Gerindra bergabung. Jadi, kemungkinan koalisi saat ini tidak akan permanen dan tidak konsisten," tutur Siti.

"Dari peristiwa ini kita juga bisa melihat bahwa tidak bisa terlalu berharap banyak kepada pemerintahan Jokowi (presiden terpilih Joko Widodo) karena lebih mengakomodasi pada kepentingan politik," sambungnya.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum memutuskan sikap partainya soal wacana bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Namun demikian Prabowo sudah bertemu dengan Jokowi dan ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintah. 

Baca juga: Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Jokowi menegaskan pembicaraan terkait masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah belum final. 

Gerindra sendiri sudah menyerahkan konsepsi ke Jokowi untuk dikaji. Adapun konsep yang ditawarkan terkait pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com