Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Kami Harap Ma'ruf Amin Bergerak Cepat Bangun Ekonomi Indonesia

Kompas.com - 15/10/2019, 21:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, kunjungan pimpinan MPR ke kediaman Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin tidak hanya mengantarkan undangan acara pelantikan presiden dan wakil presiden.

Ia mengatakan, pimpinan MPR juga berdiskusi dengan Ma'ruf terkait masalah ekonomi Indonesia.

"Kami juga diskusi banyak tentang masalah ekonomi dan kami berharap simbol Abah (Ma'ruf Amin) sebagai wapres akan membuat suasana politik Indonesia semakin teduh," kata Bambang di kediaman Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Maruf Amin: Saya Kaget-kaget Juga, seperti Apa Pelantikan Itu...

Bambang berharap, Ma'ruf bisa bergerak cepat dalam membangun ekonomi Indonesia lima tahun ke depannya dengan keahlian sebagai ekonom syari'ah.

"Kami berharap pak Kiai bisa bergerak cepat membangun ekonomi Indonesia ke depan sebagai keahlian beliau ekonom syariah," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, MPR bersyukur Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden dari kalangan nasionalis dan alim ulama.

Baca juga: MPR: Pelantikan Jokowi-Maruf Akan Dihadiri Lebih dari 20 Negara

 

Ia berharap, Jokowi dan Ma'ruf Amin dapat memberikan kesejukan dalam kehidupan masyarakat.

"Diharapkan memberikan kesejukan sejarah Indonesia dalam 5 tahun ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Pimpinan MPR menyambangi kediaman wakil presiden terpilih di Pemilu 2019 Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Pantauan Kompas.com, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Syarief Hasan tiba di kediaman Ma'ruf pukul 18.42 WIB.

Baca juga: Temui Maruf Amin, Pimpinan MPR Beri Undangan Pelantikan Presiden

Menyusul, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid.

Kedatangan pimpinan MPR dalam rangka memberikan undangan acara pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019.

Kompas TV Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya sepakat tidak keluarkan izin unjuk rasa menjelang dan pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.<br /> <br /> TNI-Polri tidak akan mengeluarkan izin unjuk rasa hingga tanggal 20 Oktober 2019. Jika ada pihak yang nekat berdemo, TNI-Polri menilai aksi itu illegal. #PelantikanPresiden #PelantikanWakilPresiden #JokowiAmin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com