Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Bagus Kalau Gerindra Masuk Kabinet, Tak Ada Masalah

Kompas.com - 15/10/2019, 17:55 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik rencana Prabowo Subianto membawa Partai Gerindra untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meskipun Jokowi dan Prabowo merupakan rival pada Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019, namun Luhut menilai bukan tidak mungkin kedua tokoh itu bersatu.

Apalagi, setelah keduanya bertemu di Istana pada akhir pekan lalu.

"Ya bagus-bagus saja (Gerindra gabung pemerintah), enggak ada masalah kan. Apa saja bisa terjadi," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Luhut menyadari bahwa bergabungnya Partai Gerindra bisa mengganggu partai yang sudah berjuang untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres lalu.

Baca juga: Safari Politik dan PDKT ala Prabowo Subianto, ke Jokowi hingga Ketum Partai

Namun, ia menilai tidak masalah jika Gerindra juga tetap mendapat jatah menteri untuk kepentingan yang lebih besar.

"Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar apa saja bisa dilakukan," kata politisi senior Partai Golkar ini.

Luhut juga memastikan bergabungnya Partai Gerindra tidak akan membahayakan demokrasi.

Ia meyakini tetap ada check and balances yang mengontrol jalannya pemerintahan dari partai oposisi yang tersisa.

"Ya ada (check and balances). Pasti tetap ada," kata Luhut.

Baca juga: Menilik Safari Politik Prabowo, dari Megawati hingga Cak Imin

Presiden Jokowi sebelumnya bertemu Prabowo pada Jumat pekan lalu.

Jokowi mengakui ia dan Prabowo membahas peluang Gerindra masuk kabinet.

Prabowo juga menyatakan Gerindra siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf apabila diperlukan.

Selain Prabowo, Jokowi juga sudah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk pembahasan serupa.

Hanya PKS satu-satunya partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno di pilpres lalu yang belum bertemu Jokowi.

Presiden PKS Sohibul Iman sudah menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi oposisi dan hanya bersedia bertemu Jokowi setelah pembentukan kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com