Demokrat: Belum Ada Alasan untuk Amendemen UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny K Harman menilai, saat ini belum ada alasan mendasar untuk mengamendemen UUD 1945.

Wacana amendemen UUD 1945 merupakan rekomendasi MPR periode 2014-2019 untuk menetapkan kembali haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Namun, amendemen UUD 1945 dikhawatirkan menjadi bola liar jika tidak dilakukan secara terbatas.

"Belum ada alasan mendasar untuk mengubah UUD 1945," ujar Benny melalui pesan singkat, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Jika Cuma Mau Hidupkan GBHN, Fraksi Demokrat: Tak Perlu Amendemen UUD 1945

Benny mengatakan, berbagai masalah kenegaraan yang muncul selama ini tidak bersumber pada konstitusi.

Ia berpendapat, masalah negara selama ini justru disebabkan lemahnya implementasi konstisusi ataupun undang-undang dan manajemen pemerintahan yang butuh penyesuaian.

"Negara kita lemah dalam melaksanakan konstitusi. Bukan karena substansi konstitusi yang tidak lengkap, tapi karena pelaksanaannya yang lemah," kata Benny.

Mantan anggota Komisi III DPR ini pun menyarankan agar MPR fokus membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua dan merespons tuntutan publik terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

"Kekuatan politik dan golongan di MPR sebaiknya saat ini fokus membantu pemerintah menyelesaikan kasus Papua, merespons tuntutan publik terkait Perpu KPK agar negeri aman dan tentram," tutur dia.

Rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan haluan negara dikhawatirkan akan menjadi bola liar.

Wacana amendemen kembali mencuat setelah PDI Perjuangan menyatakan dukungan untuk Bambang Soesatyo duduk di kursi Ketua MPR 2019-2024.

Dukungan PDI-P kepada Bambang bukan tanpa syarat. Satu dari lima syarat yang disampaikan, PDI-P meminta Bambang mendukung kelanjutan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali haluan negara melalui ketetapan MPR.

Baca juga: Ketua MPR: Kita Tak Boleh Tabu Untuk Amendemen UUD 1945

Sebelum menjadi Ketua MPR, Bambang pernah mengusulkan agar pemilihan presiden kembali digelar secara tak langsung. Artinya, presiden dipilih oleh MPR seperti pada Pemilu 1999.

Salah satu alasan yang bisa merealisasikan presiden dipilih MPR adalah kerumitan dalam pelaksanaan Pilpres 2019 yang juga mengakibatkan polarisasi tajam di masyarakat.

Kemudian, saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, Bambang Soesatyo sempat menyinggung soal kebutuhan amendemen UUD 1945.